JAKARTA – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Sihite, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada seluruh aparat penegak hukum agar tetap bersatu dalam mengawal agenda besar Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi. Menurutnya, keberhasilan pemerintah menyelamatkan puluhan hingga ratusan triliun rupiah uang dan aset negara harus dijaga melalui persatuan nasional, bukan justru diwarnai upaya memecah belah institusi penegak hukum.
Fawer mengatakan, dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, komitmen pemberantasan korupsi telah menunjukkan hasil yang nyata. Berdasarkan data resmi yang disampaikan Presiden RI dan Kejaksaan Agung, hingga April 2026 pemerintah telah berhasil menyelamatkan sekitar Rp31,3 triliun uang tunai yang berasal dari berbagai upaya penegakan hukum, pemulihan kerugian negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), denda, uang rampasan, dan pengembalian keuangan negara dari berbagai perkara.
Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pemerintah juga berhasil menyetorkan penerimaan negara sebesar Rp11,42 triliun pada Tahap VI yang berasal dari denda administrasi sektor kehutanan, PNBP, hasil penanganan perkara, pajak, serta penerimaan negara lainnya. Selanjutnya pada Tahap VII, Satgas PKH kembali menyerahkan penerimaan negara sebesar Rp10,27 triliun yang berasal dari penertiban penguasaan kawasan hutan dan penyelamatan aset negara.
Selain penerimaan negara tersebut, Satgas PKH juga berhasil mengambil kembali penguasaan sekitar 5,9 juta hektare kawasan hutan yang menurut pemerintah memiliki nilai penyelamatan aset negara mencapai sekitar Rp371 triliun. Nilai tersebut merupakan estimasi nilai ekonomis aset negara yang berhasil dikembalikan kepada negara, bukan seluruhnya berupa uang tunai.
“Di luar capaian tersebut, tentu masih banyak perkara besar yang sedang maupun telah ditangani oleh Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta didukung TNI dan berbagai kementerian maupun lembaga dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja bersama lintas institusi,” ujar Fawer, Jumat (10/7/2026).
“Ini bukan angka yang kecil. Ini menunjukkan bahwa negara benar-benar bekerja menyelamatkan hak rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita melihat langkah yang semakin tegas dalam memberantas korupsi, menindak mafia, dan mengembalikan kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat. Capaian tersebut tentu tidak terlepas dari kolaborasi berbagai institusi penegak hukum dan kementerian yang terlibat,” katanya.
Menurut Fawer, capaian tersebut merupakan bukti bahwa agenda pemberantasan korupsi berjalan serius dan mulai memberikan dampak nyata.
“Kalau hari ini uang negara yang berhasil diselamatkan sudah mencapai puluhan triliun rupiah, sementara aset negara yang berhasil diamankan mencapai ratusan triliun rupiah, maka dapat dipastikan ada banyak pihak yang merasa terusik. Koruptor mulai menderita, mafia mulai kehilangan ruang geraknya. Inilah momentum yang harus dijaga bersama oleh seluruh rakyat Indonesia.”
Fawer mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut justru berpotensi memunculkan serangan balik dari pihak-pihak yang selama ini menikmati hasil korupsi maupun praktik mafia.
“Yang harus kita waspadai bersama bukanlah sesama aparat penegak hukum, melainkan perlawanan dari para koruptor dan mafia yang mulai resah terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Ketika kepentingan mereka terganggu, sangat mungkin akan muncul berbagai upaya untuk melemahkan proses penegakan hukum, membangun opini yang menyesatkan, mengadu domba antarlembaga, maupun mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.”
Karena itu, Fawer mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berdiri bersama aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional, objektif, dan berintegritas.
“Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan kepada seluruh aparat penegak hukum agar tetap bersatu, solid, dan fokus memberantas korupsi. Jangan biarkan koruptor dan mafia berhasil memecah belah Kejaksaan Agung, KPK, Polri, TNI, maupun institusi negara lainnya. Persatuan penegak hukum adalah kekuatan bangsa dalam menyelamatkan uang negara dan melindungi hak-hak rakyat.”
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh mudah terprovokasi oleh narasi maupun opini yang berpotensi menimbulkan konflik antarlembaga.
“Hari ini yang dibutuhkan Indonesia bukan pertentangan antarpenegak hukum, melainkan dukungan seluruh rakyat agar mereka semakin kuat menjalankan tugasnya. Ketika aparat penegak hukum bersatu, yang takut adalah koruptor dan mafia. Sebaliknya, ketika mereka terpecah, yang diuntungkan adalah para pelaku kejahatan yang selama ini menggerogoti keuangan negara.”
Fawer juga berharap seluruh elemen bangsa, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, insan pers, hingga masyarakat luas, bersama-sama menjaga kepercayaan terhadap proses penegakan hukum yang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bagian dari gerakan nasional melawan korupsi dengan mendukung penegak hukum yang bekerja secara profesional. Jangan mudah terpancing oleh narasi yang hanya bertujuan memperlemah institusi negara. Bangsa ini membutuhkan persatuan untuk melawan korupsi, bukan perpecahan yang justru menguntungkan para koruptor.”
Ia mengaku optimistis komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi akan terus menjadi fondasi penting dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia.
“Saya percaya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, integritas penegakan hukum akan terus diperkuat. Karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia berdiri bersama seluruh aparat penegak hukum, memberikan dukungan moral, menjaga persatuan, serta mengawal bersama agenda pemberantasan korupsi demi terwujudnya Indonesia yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan.”
Menutup pernyataannya, Fawer menegaskan bahwa musuh bersama bangsa Indonesia bukanlah sesama aparat penegak hukum.
“Musuh kita bukan KPK, bukan Kejaksaan Agung, bukan Polri, bukan TNI, dan bukan institusi negara lainnya. Musuh kita adalah koruptor dan mafia yang selama ini merampas hak rakyat. Karena itu saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu mendukung aparat penegak hukum, menjaga marwah institusi negara, dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi koruptor maupun mafia untuk memecah belah kekuatan bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.” (TIM)
