Simalungun, Lencanagaruda.com — Kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, dr. Debora Evalinch Sigit, mulai mendapat sorotan. Sejumlah persoalan yang muncul dalam beberapa waktu terakhir dinilai perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Sorotan tersebut mencuat setelah adanya persoalan dugaan kecurangan absensi elektronik yang melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
Sebelumnya, Inspektorat Simalungun juga disebut melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran absensi elektronik yang melibatkan puluhan ASN. Namun, muncul dugaan adanya komunikasi antara pihak tertentu dengan Inspektorat agar nama-nama ASN yang diduga bermasalah tidak dipublikasikan.
Terkait persoalan tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan Simalungun, dr. Debora Evalinch Sigit, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp beberapa waktu lalu mengatakan bahwa persoalan tersebut telah ditangani oleh instansi yang berwenang.
“Terkait hal tersebut, bahwa permasalahan ini sudah ditangani BKPSDM serta Inspektorat sesuai kewenangan dan mekanisme pemeriksaan yang berlaku, Pak,” kata Debora.
Ia menegaskan bahwa Dinas Kesehatan tidak menutup-nutupi persoalan tersebut. Menurutnya, proses pemeriksaan diserahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan agar berjalan objektif dan sesuai aturan.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Roganda Sihombing yang sebelumnya menjabat Inspektur Kabupaten Simalungun menyebut dirinya sudah tidak lagi menduduki jabatan tersebut.
“Saya sudah pindah dari Inspektur, ke Inspektur baru aja ya,” ujarnya singkat.
Belum selesai persoalan absensi, perhatian publik kembali tertuju ke lingkungan Dinas Kesehatan setelah beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah ASN dan PPPK di salah satu Puskesmas di Kabupaten Simalungun sedang berjoget di dalam ruangan dengan mengenakan pakaian dinas lengkap.
Video tersebut diunggah akun TikTok @bunga_sirait22 pada Jumat (11/9/2026), disertai tulisan “POV: Kamu Nakes tapi jiwa Biduan.”
Video yang kemudian menjadi perhatian di media sosial itu memunculkan pertanyaan publik mengenai kedisiplinan dan profesionalitas aparatur di lingkungan pelayanan kesehatan.
Apalagi, tenaga kesehatan merupakan bagian dari aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, aktivitas pegawai saat jam kerja maupun di lingkungan kantor dinilai perlu memperhatikan etika kedinasan dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Terkait viralnya video tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, dr. Debora Evalinch Sigit, telah dikonfirmasi melalui WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum memberikan respons, Senin(14/9/2026).
Ketua LAPASN Desak Bupati Turun Tangan
Menanggapi rangkaian persoalan tersebut, Ketua Lembaga Pemantau Aparatur Sipil Negara (LAPASN) Sumatera Utara, Pengki Sidabutar, meminta Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, tidak tinggal diam.
Pengki menilai berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan Dinas Kesehatan harus menjadi bahan evaluasi terhadap kepemimpinan Plt Kepala Dinas Kesehatan.
“Bupati Simalungun harus melihat persoalan ini secara serius. Jangan sampai muncul kesan bahwa persoalan disiplin dan dugaan pelanggaran administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan dianggap biasa,” ujar Pengki.
Menurutnya, persoalan dugaan manipulasi atau kecurangan absensi elektronik harus dibuka secara transparan dan ditindak sesuai ketentuan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
“Kalau memang ada ASN yang terbukti melakukan kecurangan absensi, harus ada tindakan tegas sesuai aturan. Jangan justru muncul dugaan bahwa nama-nama tertentu dilindungi atau sengaja tidak dipublikasikan,” tegasnya.
Pengki juga menyoroti viralnya video sejumlah ASN dan PPPK yang berjoget menggunakan pakaian dinas di dalam kantor.
“Kita tidak mempersoalkan orang bersenang-senang. Tetapi kalau dilakukan di lingkungan kantor, menggunakan pakaian dinas, apalagi ketika seharusnya menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, tentu harus dilihat dari sisi disiplin dan etika ASN,” katanya.
Ia meminta Bupati Simalungun melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Plt Kepala Dinas Kesehatan, termasuk memastikan pengawasan terhadap ASN dan PPPK berjalan efektif.
“Kami meminta Bupati mengevaluasi Plt Kepala Dinas Kesehatan. Evaluasi bukan berarti langsung menyalahkan, tetapi untuk memastikan apakah kepemimpinan dan pengawasan di Dinas Kesehatan sudah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Pengki.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga persoalan disiplin aparatur tidak boleh dianggap remeh.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang profesional. Karena itu, kedisiplinan, integritas dan pengawasan terhadap seluruh aparatur harus menjadi prioritas,” pungkasnya. ( Herry Sinaga )
