SUMATERA UTARA – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, menilai besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp86.523.011.061,31 merupakan alarm keras terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Dairi. Menurutnya, besarnya SiLPA tersebut menjadi indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi di bawah kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala belum mampu mengoptimalkan pelaksanaan APBD untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“SiLPA Rp86,5 miliar merupakan angka yang sangat besar. Kondisi ini menjadi alarm keras bahwa perencanaan pembangunan, pelaksanaan anggaran, dan pengendalian program belum berjalan secara maksimal. Dalam perspektif efektivitas pemerintahan, kondisi ini menunjukkan kepemimpinan Bupati Dairi layak dinilai belum berhasil mengoptimalkan penggunaan APBD untuk kepentingan masyarakat,” kata Fawer, Jumat (24/7/2026).
Fawer menyatakan, Pemerintah Kabupaten Dairi memang telah memberikan penjelasan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bahwa sebagian SiLPA berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dana transfer pemerintah pusat yang diterima pada akhir tahun, dana BLUD, JKN, serta belanja yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran. Namun menurutnya, penjelasan tersebut tidak menghapus fakta bahwa nilai SiLPA tetap sangat besar dan harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Penjelasan BKAD tentu perlu dihormati sebagai bagian dari transparansi pemerintah. Namun, di sisi lain masyarakat juga berhak mempertanyakan mengapa SiLPA masih mencapai Rp86,5 miliar. Artinya masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperbaiki kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan program, serta efektivitas penyerapan anggaran,” ujarnya.
Menurut Fawer, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, pengentasan kemiskinan, hingga penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
“Setiap anggaran yang tidak dimanfaatkan secara optimal berpotensi menunda manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Ketika masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, besarnya SiLPA tentu menjadi pertanyaan serius mengenai efektivitas kepemimpinan pemerintah daerah,” katanya.
Fawer juga menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.
“WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun WTP bukan ukuran keberhasilan pembangunan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai kepala daerah, lanjut Fawer, Bupati Dairi memiliki tanggung jawab penuh terhadap efektivitas pelaksanaan APBD serta wajib memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai penyebab tingginya SiLPA dan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan agar kondisi serupa tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. Jangan sampai APBD hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi gagal memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Karena itu, besarnya SiLPA ini menjadi alarm keras yang membuat publik berhak menilai bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi, khususnya di bawah kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga, belum optimal,” ujar Fawer.
Fawer juga mendorong DPRD Kabupaten Dairi agar menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dengan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kita berharap evaluasi ini tidak berhenti pada pembahasan laporan pertanggungjawaban semata, tetapi menghasilkan langkah-langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah sehingga setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Dairi,” tutup Fawer. (TIM)
