Simalungun, Lencanagaruda.com – Kebakaran hebat yang melanda PT Evyap Sabun Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (3/09/2026), kembali memunculkan sorotan serius terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kawasan industri tersebut.
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10.00 WIB itu menewaskan sejumlah pekerja. Kobaran api disertai asap hitam pekat dilaporkan melalap tiga bangunan berdinding seng yang digunakan untuk aktivitas produksi sabun, minyak goreng, dan pakan ternak.
Tragedi tersebut mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan. Salah satunya DPD KNPI Kabupaten Simalungun yang meminta seluruh pihak terkait bertanggung jawab serta melakukan evaluasi menyeluruh.
Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Simalungun, Edis Galingging, menyampaikan duka mendalam kepada para korban sekaligus menilai tragedi tersebut tidak boleh berlalu tanpa evaluasi serius.
“Pertama sekali saya menyampaikan turut berdukacita yang mendalam bagi korban dan menyesalkan peristiwa kebakaran tersebut,” ujar Edis.
Menurutnya, penyebab utama kebakaran harus diungkap secara transparan agar publik mengetahui bagaimana peristiwa yang merenggut nyawa pekerja tersebut dapat terjadi.
“Tentu kita sangat menyesalkan kejadian ini dan hal ini harus menjadi evaluasi bagi pihak terkait. Karena itu kita mendorong dan menegaskan perlunya transparansi penuh dari pihak perusahaan terkait apa yang menjadi penyebab utama peristiwa kebakaran ini,” katanya, Jumat (4/09/2026).
Soroti Tanggung Jawab Pengelola Kawasan
Edis juga menyoroti posisi PT Evyap Sabun Indonesia yang beroperasi di dalam kawasan KEK Sei Mangkei. Menurut dia, pengelolaan kawasan tersebut berada di bawah PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA).
“Yang perlu kita ketahui bersama, bahwa PT Evyap Sabun Indonesia merupakan salah satu perusahaan komersial yang berdiri di dalam wilayah KEK Sei Mangkei, dan perusahaan di kawasan tersebut sepenuhnya masuk dalam pengelolaan kawasan oleh PT Kawasan Industri Nusantara (PT KINRA),” ujarnya.
Atas dasar itu, KNPI Kabupaten Simalungun mendesak agar tanggung jawab terhadap tragedi tersebut tidak hanya dilihat dari sisi perusahaan yang mengalami kebakaran, tetapi juga seluruh pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan kawasan.
“Karena itu, kita dari DPD KNPI Kabupaten Simalungun mendesak semua pihak yang berkaitan dengan peristiwa ini harus bertanggung jawab sepenuhnya,” tegas Edis.
KNPI Minta Hak Korban Dipenuhi
KNPI juga meminta agar seluruh korban yang meninggal dunia saat menjalankan tugas mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang pertama kita meminta agar seluruh korban mendapatkan haknya. Dikarenakan mereka meninggal pada waktu melakukan pekerjaan,” katanya.
Terhadap PT Evyap Sabun Indonesia, Edis mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional perusahaan, terutama penerapan standar K3 bagi para pekerja.
Ia bahkan meminta adanya evaluasi terhadap jajaran pimpinan yang dinilai bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan kerja.
“Bila perlu pimpinan yang bertanggung jawab dengan hal itu agar dicopot, karena peristiwa ini telah merenggut jiwa para pekerja,” tegasnya.
Desak Pimpinan PT KINRA Dievaluasi
Sorotan serupa diarahkan kepada PT KINRA selaku pihak yang disebut bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan KEK Sei Mangkei.
KNPI Kabupaten Simalungun meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan PT KINRA. Bahkan, Edis menyebut pergantian pimpinan perlu dipertimbangkan apabila ditemukan adanya kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan kawasan.
“Untuk PT KINRA selaku perusahaan yang bertanggung jawab pada pengelolaan kawasan dan perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, kita mendesak agar hal ini menjadi perhatian serius. Bila perlu copot seluruh pimpinan atau pengurus di PT KINRA, lakukan evaluasi menyeluruh. Ini menjadi bukti tidak ada keseriusan para penanggung jawab dalam perusahaan ini. Karena hal ini bukan peristiwa yang pertama kali terjadi di KEK Sei Mangkei” pintanya
Dewan Pengawas KEK Sumut Diminta Turun Tangan
Tak hanya perusahaan, KNPI juga meminta Dewan Pengawas KEK Provinsi Sumatera Utara melakukan pengecekan terhadap regulasi dan pengawasan di kawasan tersebut.
Menurut Edis, KEK Sei Mangkei merupakan salah satu kawasan strategis yang menjadi pusat industri dan investasi di Sumatera Utara serta memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekspor.
Karena itu, aspek keselamatan pekerja dan pengawasan terhadap perusahaan di dalam kawasan dinilai tidak boleh diabaikan.
“Dewan Pengawas KEK Provinsi Sumatera Utara agar mengkroscek terkait urusan regulasi di kawasan tersebut. Dikarenakan KEK Sei Mangkei menjadi salah satu pusat industri dan investasi di Sumatera Utara serta mendukung kegiatan ekspor,” ujarnya.
Polisi Diminta Usut Serius
Edis menegaskan, tragedi kebakaran yang menelan korban jiwa tersebut harus diusut secara serius oleh aparat penegak hukum.
KNPI meminta kepolisian tidak hanya melakukan penanganan di lokasi kejadian, tetapi juga memastikan penyebab kebakaran dan ada atau tidaknya unsur kelalaian dapat terungkap secara terang.
“Peristiwa ini harus betul-betul dilakukan penyelidikan yang serius dari pihak kepolisian. Kita meminta pihak kepolisian agar memberikan perhatian dan memastikan seluruh proses peristiwa ini dilakukan pengawasan dengan baik,” pungkas Edis. ( Tim )
