Pematangsiantar, Lencanagaruda.com – Keterbatasan anggaran mulai berdampak terhadap aktivitas di SMK Negeri 1 Pematangsiantar. Sejumlah kegiatan yang membutuhkan dukungan pembiayaan terpaksa harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah.
Kondisi tersebut terjadi setelah adanya kebijakan yang menghapus kewajiban pembayaran uang sekolah maupun iuran komite bagi siswa SMA/SMK di Sumatera Utara mulai tahun ajaran 2026.
Kepala SMK Negeri 1 Pematangsiantar, Lahat Viktor Sihar Sinaga, mengatakan saat ini sekolah tersebut memiliki sekitar 1.200 siswa. Namun, pembayaran dari siswa dilakukan secara sukarela sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan yang pasti untuk membiayai seluruh kebutuhan sekolah.
Di sisi lain, sekolah tetap memiliki kewajiban membiayai tenaga pendukung pendidikan. Menurut Lahat, terdapat 16 tenaga honorer dan 10 pegawai yang membutuhkan anggaran sekitar Rp30 juta setiap bulan.
“Kita tetap menggaji tenaga honor dan pegawai, tetapi sistemnya dicicil. Seperti itulah caranya, mulai berlaku sejak bulan Juli, bersamaan dengan tahun ajaran baru,” ujar Lahat, Kamis (10/9/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan keuangan tersebut membuat pihak sekolah harus melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran. Termasuk dalam menjalankan berbagai kegiatan yang membutuhkan biaya.
Meski demikian, Lahat menegaskan pihaknya tetap berupaya mempertahankan keberlangsungan proses pendidikan serta memenuhi kewajiban terhadap tenaga honorer dan pegawai yang bekerja di sekolah tersebut.
Persoalan lainnya, kata dia, adalah keberlangsungan tenaga honorer. Sekolah tidak dapat memaksakan seseorang untuk tetap bertahan apabila sistem pembayaran gaji yang dilakukan secara bertahap dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Itu kembali kepada orangnya. Kita tidak bisa memaksakan,” katanya.
Situasi ini sekaligus memperlihatkan tantangan yang dihadapi sekolah negeri setelah diberlakukannya kebijakan tanpa pungutan wajib dari siswa. Di satu sisi, kebijakan tersebut meringankan beban orang tua.
Namun di sisi lain, sekolah harus mencari pola pembiayaan agar kebutuhan operasional dan keberlangsungan tenaga pendukung pendidikan tetap terpenuhi. ( Herry Sinaga )
