Simalungun, Lencanagaruda.com – Rencana kelanjutan pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat kembali dibahas Pemerintah Kabupaten Simalungun. Tak hanya mengejar percepatan proyek untuk membuka konektivitas menuju kawasan Danau Toba, Pemkab juga mengusulkan agar sebagian desain jalan tol dapat dimanfaatkan sebagai landasan darurat pesawat tempur.
Hal itu disampaikan Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih saat bertemu Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan RI, H. Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekda Simalungun Mixnon Andreas Simamora serta sejumlah pejabat teknis terkait. Pembahasan mencakup perkembangan rencana Tol Simpang Panei–Parapat yang dinilai strategis bagi konektivitas, ekonomi, pariwisata, hingga aspek pertahanan.
Ruas tol tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 40,36 kilometer, dengan sekitar 38 kilometer berada di wilayah Kabupaten Simalungun.
Saat ini, penyusunan Basic Design dan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) disebut telah mencapai sekitar 90 persen. Prosesnya melibatkan BUJT PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian PUPR.
Bupati Anton mengatakan keberadaan tol tersebut diharapkan tidak hanya memangkas hambatan konektivitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi,” ujar Anton, Rabu(23/9/2026).
Menurutnya, konektivitas yang semakin baik dapat mendorong perdagangan, investasi, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan pariwisata di Simalungun dan kawasan Danau Toba.
Usulan Landasan Darurat Pesawat Tempur
Dalam audiensi itu, Pemkab Simalungun juga menyampaikan gagasan agar bagian tertentu dari infrastruktur tol dipertimbangkan memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat tempur.
Lokasi yang diusulkan berada sekitar 3 kilometer dari pintu Tol Simpang Panei. Konsep tersebut diharapkan dapat dimasukkan sejak tahap desain sehingga kebutuhan sipil dan pertahanan dapat dipertimbangkan secara bersamaan.
Dirjen Kuathan Kemhan H. Haris Haryanto disebut menyambut positif gagasan tersebut. Integrasi aspek pertahanan sejak tahap awal dinilai dapat mengurangi kebutuhan perubahan konstruksi apabila fungsi pertahanan baru dipertimbangkan setelah infrastruktur selesai.
Dengan konsep tersebut, Tol Simpang Panei–Parapat diharapkan tidak hanya menjadi jalur penghubung menuju Parapat dan Danau Toba, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi penguatan infrastruktur pertahanan di Sumatera Utara. ( Herry Sinaga )
