Pematangsiantar, Lencanagaruda.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar Mata Publik bersama kelompok mahasiswa di Sobat Cafe, Kota Pematangsiantar, Selasa (27/10/2026).
Diskusi bertema refleksi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran itu mengangkat sejumlah persoalan krusial, mulai dari menguatnya keterlibatan militer dalam urusan sipil, melemahnya fungsi pengawasan demokrasi, hingga menyusutnya kewenangan pemerintah daerah akibat besarnya kendali pemerintah pusat.
Perbedaan pandangan muncul di antara para narasumber. Sebagian menilai arah kebijakan pemerintah berpotensi mengancam kebebasan sipil dan memperlemah otonomi daerah.
Sementara pihak lain menilai program-program pemerintah masih berada dalam koridor konstitusi dan membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasilnya.
Randa Wijaya dari Kamisan Siantar menyoroti semakin luasnya keterlibatan militer dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mempersempit ruang gerak masyarakat sipil.
“Masuknya militer dalam urusan sipil semakin menguat selama dua tahun ini. Ini mengkhawatirkan karena rezim militerisme akan semakin mempersempit kebebasan sipil,” kata Randa.
Ia mencontohkan keterlibatan unsur militer dalam mendukung pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk program Badan Gizi Nasional (BGN) yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta urusan pangan.
Menurut Randa, persoalannya bukan sekadar keterlibatan aparat untuk membantu pelaksanaan program, melainkan bagaimana pola komando diterapkan dan sejauh mana masyarakat dapat mengawasi prosesnya.
“Namun sistem komando seperti ini mempersempit kebebasan sipil, dan juga transparansi,” ujarnya.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai besarnya koalisi politik pendukung Prabowo-Gibran berpotensi melemahkan fungsi kontrol dalam sistem demokrasi apabila tidak diimbangi pengawasan yang efektif.
Ia menjelaskan, PDIP saat ini memosisikan diri sebagai partai penyeimbang untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap diawasi dan kebijakan negara dapat dikritisi.
Menurut Sutrisno, keberadaan lembaga legislatif, independensi hukum, serta mekanisme koreksi merupakan bagian penting dalam menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kendali.
“Tanpa kontrol, negara akan semakin sewenang-wenang. Jika legislatif hanya menjadi pengesah agenda pemerintah, hukum tidak lagi memiliki independensi, kemudian mekanisme koreksi tidak lagi berjalan, maka sebenarnya demokrasi sedang diremehkan,” kata Sutrisno.
Mantan anggota DPRD Sumatera Utara itu juga menolak penambahan Komando Daerah Militer (Kodam).
Ia mempertanyakan urgensi pembangunan struktur komando militer baru di tengah kebutuhan negara untuk menjaga ruang sipil dan mengelola anggaran secara efektif.
“Karena ini akan membebani negara dan kemudian mempersempit kebebasan sipil. Dan ini yang disuarakan saat Reformasi 1998,” tegasnya.
Selain persoalan militerisme dan demokrasi, Sutrisno menyoroti semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang dinilainya berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan.
Menurutnya, sejumlah daerah menghadapi kesulitan keuangan ketika harus menjalankan program dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara kewenangan atas berbagai sumber daya strategis berada di tingkat pusat.
Ia menilai terdapat ketimpangan ketika daerah harus menanggung dampak aktivitas ekonomi dan kerusakan infrastruktur, tetapi tidak memiliki keleluasaan yang memadai dalam mengelola sumber pendapatan dari aset-aset strategis.
“Namun saat bersamaan, aset daerah seperti tambang, kebun dan lainnya, itu kewenangan pusat. Infrastruktur daerah rusak karena menanggung dampak, tapi uangnya ada di pemerintah pusat,” jelas Sutrisno.
Pandangan tersebut menggarisbawahi persoalan mendasar dalam hubungan pusat dan daerah, yakni bagaimana pembagian kewenangan dan pendapatan dapat berjalan seimbang agar pemerintah daerah tetap mampu membiayai pembangunan serta pelayanan publik.
Sutrisno juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Sumatera Utara, yang menurutnya harus menjadi perhatian menyusul adanya kasus keracunan massal yang dikaitkan dengan pelaksanaan program tersebut.
Ia mengatakan, PDIP Sumatera Utara telah menemui sejumlah korban untuk melihat langsung persoalan yang mereka alami.
“PDIP Sumut bahkan telah menemui para korban MBG, karena kami menilai, negara tidak untuk para korban keracunan,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari luasnya pelaksanaan atau jumlah penerima manfaat. Perlindungan terhadap masyarakat, pengawasan, serta tanggung jawab ketika terjadi persoalan juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
Pandangan berbeda disampaikan akademisi hukum Pascasarjana Universitas Simalungun (USI), Dr. Muldri Pasaribu.
Ia menilai sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, pada dasarnya dapat dijalankan dalam kerangka konstitusi.
Namun, menurutnya, kesesuaian program dengan konstitusi tidak otomatis menjamin seluruh pelaksanaannya berjalan efektif.
“Secara hukum sudah sesuai dengan konstitusi. Bagaimana soal pemenuhan gizi anak hingga program koperasi. Namun, apakah ini berjalan dengan baik, itu kemudian persoalan yang berbeda,” kata Muldri.
Ia berpandangan, evaluasi terhadap pemerintahan perlu mempertimbangkan tahapan pelaksanaan program dan waktu yang tersedia. Menurutnya, dua tahun belum cukup untuk menilai keseluruhan hasil kebijakan yang dirancang untuk masa pemerintahan lima tahun.
“Pada perjalanan dua tahun, visi dan misi itu telah dilaksanakan dan masih berjalan dalam koridor. Masa dua tahun sebenarnya belum cukup dan masih ada tiga tahun lagi untuk melaksanakan program-program yang ada,” ujarnya.
Pernyataan Muldri menempatkan evaluasi kebijakan pada dua aspek berbeda, yakni dasar hukum program dan kualitas implementasinya. Dengan demikian, perdebatan mengenai program pemerintah tidak hanya menyangkut tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga efektivitas, pengawasan, serta dampaknya bagi masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari Fraksi Gerindra, Patar Luhut Panjaitan, menyampaikan pandangan yang mendukung pelaksanaan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menilai sejumlah program pemerintah berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari MBG, peningkatan kesejahteraan guru, layanan kesehatan gratis, hingga upaya mendorong kemandirian energi.
Khusus program MBG, Patar menyebut pelaksanaannya dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan.
“Seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya, pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran masih berjalan sesuai koridor yang tentunya akan terus mengalami perbaikan-perbaikan,” ujar Patar.
Ia juga menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menurutnya menunjukkan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, ia menilai penegakan hukum saat ini semakin membaik.
Terkait keterlibatan TNI dalam sejumlah program pemerintah, Patar menegaskan bahwa peran aparat tersebut merupakan bentuk dukungan untuk mempercepat pelaksanaan program, bukan mengambil alih pekerjaan masyarakat.
“Jadi bukan TNI yang melakukan. Mereka hanya membantu, misal membuka lahan, dan sebagainya. Namun tetap yang menyelesaikan itu petani. Konteksnya adalah membantu program pemerintah,” tuturnya.( Herry Sinaga )
