Rp250 Ribu Per Spanduk, Dugaan Pengadaan HUT RI di Sekolah Simalungun Disorot Tajam

Simalungun – Pengadaan perlengkapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah sekolah di Kabupaten Simalungun mulai menuai sorotan. Salah satu yang dipertanyakan adalah harga spanduk yang disebut mencapai Rp250 ribu per lembar.

Informasi tersebut mencuat dari seorang pegawai sekolah dasar di Kecamatan Gunung Maligas yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia mempertanyakan kewajaran harga tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi di percetakan secara langsung.

Menurut sumber tersebut, spanduk berukuran sekitar 3×1 meter dapat dibuat dengan biaya jauh lebih rendah. Ia memperkirakan biaya bahan dan pengerjaan berada di kisaran Rp90 ribu hingga sekitar Rp100 ribu per lembar, tergantung bahan dan desain yang digunakan.

“Rp250 ribu satu spanduk. Kalau pesan sendiri paling sekitar Rp100 ribu karena ukurannya 3×1 meter,” ungkapnya kepada Lencanagaruda.com, Rabu (19/8/2026).

Sorotan tersebut tidak berhenti pada selisih harga. Sumber itu justru menilai mekanisme pengadaan dan siapa pihak yang menjadi penyedia merupakan hal yang lebih penting untuk diperiksa.

Ia mengaku memperoleh informasi mengenai adanya arahan terkait pengadaan melalui jalur koordinasi pendidikan. Namun, ia tidak bersedia menyebutkan secara terbuka pihak yang diduga memberikan arahan tersebut.

Menurutnya, untuk memastikan apakah pengadaan tersebut berjalan sesuai aturan, dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menjadi salah satu pintu masuk yang penting.

“Di penyusunan RKAS itu yang bisa dilihat sebenarnya, karena kebutuhan dan pengadaan sekolah tercantum di sana,” katanya.

Bukan Sekadar Harga, Mekanisme Pengadaan Perlu Dibuka

Persoalan harga, menurut sumber tersebut, tidak seharusnya menjadi satu-satunya fokus. Jika pengadaan menggunakan dana sekolah, termasuk dana BOS, maka perencanaan, kebutuhan, pemilihan penyedia, hingga pembayaran dinilai perlu dapat ditelusuri melalui dokumen resmi.

Ia meminta agar dugaan tersebut tidak serta-merta diarahkan kepada kepala dinas atau pejabat tertentu sebelum seluruh dokumen diperiksa.

“Kalau memang ada permainan, jangan hanya menuduh. Cocokkan saja dengan slip pembayaran dan RKAS supaya jelas,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus membuka pertanyaan yang lebih besar: berapa harga sebenarnya yang dibayarkan sekolah, siapa penyedianya, bagaimana proses pemesanannya, dan apakah seluruh transaksi tercatat dalam dokumen perencanaan serta pertanggungjawaban sekolah?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting apabila pengadaan dilakukan secara kolektif dalam jumlah besar.

Pengadaan Bendera Juga Disebut

Selain spanduk, sumber tersebut juga menyinggung informasi mengenai pengadaan bendera dalam jumlah besar yang disebut mencapai sekitar 3.000 lembar untuk didistribusikan ke sejumlah instansi.

Namun, ia menyebut tidak seluruh sekolah membutuhkan tambahan bendera karena sebagian masih memiliki persediaan yang dianggap layak digunakan.

Informasi itu pun masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut, terutama menyangkut jumlah barang, nilai anggaran, sumber dana, penyedia, serta daftar penerima.

Dugaan Nilai Miliaran Rupiah Perlu Dibuktikan

Sumber tersebut juga menyebut adanya informasi mengenai nilai pengadaan yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah. Namun, angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Karena itu, dokumen menjadi kunci untuk menguji seluruh informasi tersebut.

Mulai dari RKAS masing-masing sekolah, bukti pembayaran, kuitansi, dokumen pemesanan, spesifikasi barang, hingga identitas penyedia perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara harga yang dibayarkan dengan harga kewajaran di pasaran.

Jika memang terdapat perbedaan harga yang signifikan, pertanyaan berikutnya adalah apa yang menjadi dasar penetapan harga tersebut dan bagaimana proses pemilihan penyedianya.

Sebaliknya, jika harga tersebut memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penjelasan terbuka dari pihak terkait diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang dapat memastikan apakah pengadaan spanduk tersebut benar menggunakan dana BOS, apakah dilakukan secara kolektif, dan apakah harga Rp250 ribu per lembar merupakan harga resmi yang dibayarkan sekolah. ( Herry Sinaga )