Pematangsiantar, Lencanagaruda.com – Mengantisipasi potensi persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pemberian bantuan dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) bersama Kajari Pematangsiantar Erwin Purba, di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Selasa (17/11/2026).
Kerja sama ini diharapkan menjadi benteng hukum bagi Pemko Pematangsiantar dalam menghadapi berbagai persoalan keperdataan, sengketa pemerintahan hingga upaya penyelamatan aset daerah.
Wali Kota Wesly Silalahi mengatakan, dalam menjalankan tugas pemerintahan, potensi menghadapi persoalan hukum tidak dapat dihindari. Karena itu, diperlukan dukungan Kejaksaan agar setiap persoalan dapat ditangani berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
“Melalui kerja sama ini, kita berharap terbangun sinergi dan komunikasi yang semakin baik, khususnya dalam mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya,” ujar Wesly.
Ia menegaskan, kesepakatan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Sementara itu, Kajari Pematangsiantar Erwin Purba menegaskan kesiapan pihaknya menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk membantu Pemko menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan TUN.
Menurut Erwin, kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya yang telah berakhir pada Agustus 2026.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan persoalan yang diserahkan Pemko kepada kami. Jangan ragu menyampaikan permasalahan hukum, sehingga dapat dicarikan solusi terbaik,” tegas Erwin.
Ia menjelaskan, Kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara maupun pemerintah di dalam dan di luar pengadilan. Namun, bantuan hukum tidak diberikan secara otomatis karena harus didasarkan pada surat kuasa khusus.
Erwin juga berharap komunikasi antara Pemko dan Kejari berlangsung terbuka serta transparan. Dengan demikian, setiap persoalan dapat diantisipasi lebih awal dan diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian bagi para pihak.
Sebelumnya, Kabag Pemerintahan Setdako Pematangsiantar Hendra TP Simamora menyampaikan, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan persoalan hukum, pendampingan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta pengamanan aset dan kepentingan daerah.
Penandatanganan kesepakatan turut disaksikan Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, pimpinan OPD, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, serta jajaran Kejari Pematangsiantar. ( Herry Sinaga )
