Pematangsiantar, Lencanagaruda.com– Praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan, Kejari turun langsung memberikan penerangan hukum kepada jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pematangsiantar.
Kegiatan Kampanye Anti Korupsi Tahun 2026 tersebut digelar di Aula Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, Senin (16/11/2026), dengan menghadirkan Kasubsi II Intelijen Kejari Pematangsiantar, Lamhot Efrikson Siburian, sebagai narasumber.
Kegiatan itu diikuti Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, Daniel Siregar, bersama jajaran pegawai Dishub.
Dalam pemaparannya, Lamhot Efrikson Siburian menekankan bahwa pungli bukan sekadar persoalan pelanggaran disiplin atau etika pelayanan, melainkan dapat berimplikasi pada persoalan hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana.
Ia menjelaskan, setiap aparatur pemerintah harus memahami batas kewenangan dalam menjalankan tugas, terutama ketika berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan.
Menurutnya, praktik meminta atau menerima imbalan di luar ketentuan resmi merupakan tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Setiap aparatur harus menjalankan tugas sesuai aturan dan kewenangan yang diberikan. Jangan sampai pelayanan publik dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi melalui pungutan yang tidak memiliki dasar hukum,” demikian poin penting pesan hukum yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Lamhot juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pencegahan korupsi, kata dia, harus dimulai dari kesadaran masing-masing pegawai untuk tidak menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pematangsiantar, Daniel Siregar, diharapkan menjadikan kegiatan tersebut sebagai penguatan komitmen internal agar seluruh jajaran Dishub semakin disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga setiap bentuk pelayanan maupun penarikan retribusi harus memiliki dasar hukum dan dilakukan secara transparan.
Melalui kegiatan ini, Kejari Pematangsiantar berharap tidak ada ruang bagi praktik pungli maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pelayanan publik.
Penerangan hukum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa integritas aparatur bukan hanya tuntutan pekerjaan, tetapi juga bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. ( Herry Sinaga )
