Pematangsiantar, Lencanagaruda.com – Harapan pekerja di Kota Pematangsiantar untuk mendapatkan kenaikan upah yang lebih layak pada 2027 mulai mencuat. Di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok, para buruh berharap Upah Minimum Kota (UMK) tahun depan mengalami kenaikan lebih dari 10 persen.
Namun, kepastian besaran kenaikan tersebut masih belum terlihat. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Pematangsiantar mengaku belum dapat membahas angka usulan UMK 2027 karena masih menunggu petunjuk teknis dan formula penghitungan dari pemerintah pusat.
Kepala Disnaker Kota Pematangsiantar, Robert Samosir, mengatakan hingga Rabu (18/11/2026), pihaknya belum menerima ketentuan terbaru yang menjadi dasar penyusunan usulan upah minimum tahun mendatang.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menunggu regulasi resmi agar proses pengusulan UMK tidak bertentangan dengan kebijakan pengupahan nasional.
“Belum ada petunjuk lain tentang rumusan atau skema yang dipakai untuk usulan penetapan UMK 2027,” ujar Robert saat ditemui, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme penetapan UMK biasanya diawali dengan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP).
Setelah angka UMP ditetapkan, Dewan Pengupahan Kota Pematangsiantar akan menggelar pembahasan untuk merumuskan besaran UMK yang selanjutnya diusulkan kepada kepala daerah.
Robert menyebutkan, dalam penetapan upah minimum terdapat formula penghitungan dengan sejumlah variabel, termasuk faktor pengali yang menjadi dasar menentukan persentase kenaikan.
Meski demikian, Disnaker belum ingin berspekulasi mengenai besaran kenaikan UMK 2027 sebelum menerima petunjuk resmi dari pemerintah pusat.
“Biasanya UMP keluar lebih dulu. Setelah itu, Dewan Pengupahan Kota mengusulkan besarannya. Kita masih menunggu petunjuk teknis karena sebelumnya ada formula yang dipakai sebagai pengali,” jelasnya.
Robert memastikan pihaknya akan menyampaikan perkembangan terbaru kepada masyarakat setelah pemerintah pusat mengeluarkan ketentuan resmi.
Di tengah ketidakpastian tersebut, harapan berbeda datang dari kalangan pekerja. Mereka menginginkan kenaikan UMK yang benar-benar mampu menjawab tekanan biaya hidup, bukan sekadar penyesuaian angka setiap tahun.
Dedeq Wardani, salah seorang pekerja sektor swasta di Pematangsiantar, menilai kenaikan harga kebutuhan sehari-hari semakin membebani pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, penghasilan yang diterima setiap bulan dinilai belum cukup memberikan ruang untuk memenuhi kebutuhan sekaligus menyisihkan uang tabungan.
Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi riil pekerja ketika menentukan besaran UMK 2027.
“Semua harga sudah naik, tetapi kebutuhan sehari-hari tetap harus dibeli. Dengan upah sekarang, uang langsung habis. Saya bahkan harus mencari pekerjaan sampingan supaya bisa menabung. Harapan saya, UMK Pematangsiantar tahun depan naik lebih dari 10 persen,” ungkapnya.
Sebagai gambaran, UMK Pematangsiantar mengalami kenaikan dari Rp2.992.559 pada 2025 menjadi Rp3.228.949 pada 2026. Artinya, terdapat penambahan sebesar Rp236.390 atau sekitar 7,9 persen.
Jika harapan kenaikan di atas 10 persen terealisasi pada 2027, nominal upah minimum tentu akan mengalami perubahan lebih besar dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya. Namun, besaran pastinya masih menunggu formula dan keputusan resmi pemerintah.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan evaluasi awal penetapan UMP 2027 dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Proses penghitungan dan penetapannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. ( Herry Sinaga )
