Pematangsiantar, Lencanagaruda.com – Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Tidak sedikit kasus kekerasan dalam keluarga yang berpotensi tidak terungkap karena korban takut melapor atau menganggap persoalan tersebut sebagai urusan internal rumah tangga.
Menyikapi persoalan itu, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar memberikan penerangan hukum kepada masyarakat Kecamatan Siantar Utara, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Siantar Utara tersebut mengangkat materi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Penerangan hukum disampaikan Kasubsi I Intelijen Kejari Pematangsiantar, Yuanda Winaldi, dan dihadiri Camat Siantar Utara, Marlon Brando Sitorus, unsur kecamatan, para lurah, RT/RW, serta masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Yuanda Winaldi menegaskan bahwa persoalan KDRT tidak boleh dianggap sebagai masalah pribadi yang harus selalu ditutupi. Sebab, kekerasan di dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum yang memiliki konsekuensi pidana.
Ia menjelaskan, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk tindakan fisik seperti pemukulan atau penganiayaan. Kekerasan juga dapat berupa kekerasan psikis, kekerasan seksual, hingga penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
“Persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dianggap sebagai hal yang wajar ataupun diselesaikan dengan cara membiarkan korban terus mengalami kekerasan. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap bentuk KDRT memiliki konsekuensi hukum dan korban berhak mendapatkan perlindungan,” demikian pesan hukum yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.
Yuanda juga mengingatkan bahwa keberanian korban maupun masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan merupakan salah satu langkah penting dalam memutus mata rantai KDRT.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan hukum perlu diperluas agar masyarakat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, hak korban, mekanisme pelaporan, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku.
Sementara itu, Camat Siantar Utara, Marlon Brando Sitorus, diharapkan dapat mendorong perangkat kelurahan hingga tingkat RT/RW untuk lebih peka terhadap persoalan sosial di tengah masyarakat, termasuk apabila ditemukan dugaan kekerasan dalam rumah tangga.
Peran aparat kewilayahan dinilai penting dalam membantu memberikan edukasi, melakukan koordinasi, serta mengarahkan korban agar memperoleh perlindungan dan penanganan melalui jalur yang tepat.
Melalui kegiatan penerangan hukum ini, Kejari Pematangsiantar berharap masyarakat tidak lagi menganggap KDRT sebagai persoalan yang harus disembunyikan. Kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan menjadi bagian penting untuk mencegah kekerasan sekaligus melindungi anggota keluarga yang menjadi korban.
Kejari Pematangsiantar juga terus mendorong kegiatan penerangan hukum sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban serta tidak ragu mencari perlindungan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. ( Herry Sinaga )
