Simalungun, Lencanagaruda.com -Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Simalungun menjadi perhatian serius. Sebanyak 200 peserta yang terdiri dari Camat dan Pangulu mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Balei Harungguan, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat pengawasan sekaligus mendorong agar penggunaan anggaran desa benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, yang membuka kegiatan mewakili Bupati Dr H Anton Achmad Saragih, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah kabupaten, tetapi juga bergantung pada tata kelola 386 Nagori.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menegaskan bahwa seluruh Pangulu harus memahami kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan Nagori secara profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
” Setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan,” tegas Bupati melalui Sekda.
Bupati juga meminta para Camat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Nagori. Sementara Inspektorat Daerah didorong melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah muncul persoalan.
Selain itu, Pangulu diminta menggali potensi ekonomi masing-masing Nagori dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag). Sinergi dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dinilai penting untuk memperluas akses permodalan dan pemasaran produk masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Nagori bukan dua entitas yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan untuk membangun dan memajukan Kabupaten Simalungun,” ujar Bupati.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Debora DPI Hutasoit, memimpin diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat dan daerah.
Anggota Komisi IV DPD RI, KH Muhammad Nuh, membahas fungsi pengawasan DPR/DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah terkait desa.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, memaparkan mekanisme penyaluran serta pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Sekda Mixnon Andreas Simamora menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
Adapun Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Dr. Arman Sahri Harahap, menguraikan pentingnya pengawalan akuntabilitas keuangan desa untuk mewujudkan kemandirian Nagori yang berkelanjutan.
Melalui workshop tersebut, pemerintah berharap para Pangulu tidak sekadar memahami aturan administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati pun mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menghasilkan rekomendasi dan solusi yang dapat diterapkan di masing-masing Nagori.
“Kelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, dan bangun Nagori dengan penuh inovasi. Jadikan Nagori mandiri, produktif, transparan dan mampu bersaing ke depannya,” pesan Bupati. ( Herry Sinaga )
