SIMALUNGUN – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Simalungun mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Simalungun yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilaksanakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026). Capaian ini sekaligus menegaskan posisi Kabupaten Simalungun sebagai salah satu daerah di Sumatera Utara yang mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan secara berkelanjutan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Simalungun, Sabar Sirait, menyampaikan, “apresiasi atas keberhasilan yang diraih Pemerintah Kabupaten Simalungun. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
“Kami dari DPD KNPI Kabupaten Simalungun mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang kembali berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Ini menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sabar Sirait.
Sabar menilai capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP juga menjadi indikator positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, prestasi tersebut harus diikuti dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.
“Predikat WTP yang berhasil dipertahankan ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Simalungun. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik tersebut dapat berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
DPD KNPI Kabupaten Simalungun berharap Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat terus mempertahankan capaian tersebut pada tahun-tahun mendatang serta menjadikan opini WTP sebagai landasan untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mewujudkan pemerintahan yang semakin profesional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan diraihnya kembali opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Simalungun diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan publik sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. (TIM)
