Wesly Silalahi Tegaskan Kebutuhan Pokok Harus Terjangkau, Pengendalian Inflasi Diperkuat

Pematangsiantar – Pemerintah Kota Pematangsiantar memperkuat strategi pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, Selasa (18/8/2026).

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Pemerintah daerah harus mampu membaca potensi gejolak sejak awal melalui pemantauan pasokan, distribusi dan perkembangan harga di pasar.

“Dalam pengendalian inflasi, kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau, sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi petani serta pelaku usaha,” ujar Wesly.

Menurutnya, TPID, TP2DD dan TPAKD harus dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling mendukung. Pengendalian harga, digitalisasi pemerintahan dan perluasan akses pembiayaan diharapkan bermuara pada penguatan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wesly meminta seluruh pihak memperkuat langkah antisipatif dan responsif, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Ia juga mendorong pemanfaatan early warning system agar potensi kenaikan harga dapat diketahui lebih cepat sehingga langkah penanganan bisa dilakukan sebelum memberikan dampak lebih luas.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama penerapan Website-Based Early Warning System pengendalian inflasi serta penyerahan SK TOPPIS (Toko Pantau dan Pengendali Inflasi) secara simbolis oleh Wali Kota Wesly bersama Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman.

Selain inflasi, Wesly menekankan pentingnya digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Menurutnya, penerapan transaksi non-tunai tidak boleh berhenti sebatas perubahan metode pembayaran, tetapi harus mampu memperbaiki efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik.

Sementara pada sektor akses keuangan, Pemko Pematangsiantar bersama berbagai pemangku kepentingan didorong memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan dan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Kelompok pelajar, pelaku UMKM hingga masyarakat yang belum sepenuhnya tersentuh layanan keuangan menjadi perhatian dalam program tersebut.

Wesly juga menyoroti pentingnya membangun budaya menabung sejak usia sekolah. Program Hari Indonesia Menabung diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan simbolis, melainkan mampu meningkatkan literasi keuangan sekaligus mendorong semakin banyak pelajar memiliki rekening tabungan.

“Saya ingin pertemuan ini menghasilkan keputusan, komitmen, dan rencana tindak lanjut yang jelas—siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana keberhasilannya diukur,” tegasnya.

Ia kemudian mengajak perangkat daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan menghindari pola kerja sektoral.

Wesly menilai TPID harus memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan ekonomi daerah. Begitu juga TP2DD harus memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sedangkan TPAKD diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

“Jika ketiganya berjalan secara terintegrasi, saya optimistis kita dapat membangun perekonomian Kota Pematangsiantar yang semakin stabil, inklusif, digital, produktif, dan berdaya saing,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan kondisi perekonomian daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Pematangsiantar pada triwulan I 2026 menunjukkan penguatan dengan pertumbuhan sebesar 4,70 persen secara tahunan (year on year).

Angka tersebut berada di bawah pertumbuhan Sumatera Utara sebesar 4,98 persen dan nasional 5,61 persen.
Sementara berdasarkan pertumbuhan tahunan hingga 2025, Pematangsiantar tercatat tumbuh 4,09 persen, sedangkan Sumatera Utara 4,53 persen dan nasional 5,11 persen.

Ahmadi menjelaskan, struktur ekonomi Pematangsiantar masih banyak ditopang sektor perdagangan besar dan eceran.

“Sektor perdagangan memberikan kontribusi 30,3 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen” jelasnya

Berikutnya, industri pengolahan menyumbang 16,6 persen dengan pertumbuhan 0,6 persen, konstruksi 9 persen dengan pertumbuhan 6 persen, serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 7,8 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar dengan kontribusi mencapai 58,6 persen dan pertumbuhan 3,80 persen.

Kemudian pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencapai 22,6 persen dengan pertumbuhan 0,89 persen, konsumsi pemerintah 10,8 persen dengan pertumbuhan 3,24 persen, serta lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 2,8 persen dengan pertumbuhan 7,72 persen.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga pengendalian inflasi, digitalisasi pemerintahan dan perluasan akses keuangan tidak hanya menghasilkan dokumen kebijakan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat Pematangsiantar. ( Herry Sinaga )