Pematangsiantar, Lencanagaruda.com – Pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, terus menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari gedung, jalan, drainase hingga trotoar, berbagai pekerjaan fisik terlihat mewarnai wajah Kota Pematangsiantar sepanjang 2026.
Namun, di tengah gencarnya pembangunan tersebut, muncul pertanyaan dari sejumlah masyarakat dan pedagang. Mereka mempertanyakan urgensi pembongkaran trotoar pejalan kaki yang dinilai masih bagus dan layak digunakan, kemudian diganti dengan trotoar baru.
Bagi masyarakat, pembangunan tentu patut diapresiasi apabila benar-benar menjawab kebutuhan publik. Akan tetapi, ketika fasilitas yang masih berfungsi baik harus dibongkar, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan mengenai alasan, perencanaan, serta manfaat yang ingin dicapai.
Sorotan tidak berhenti pada pembongkaran trotoar. Persoalan lain yang turut mengundang perhatian adalah pemanfaatan trotoar yang telah dibangun kembali. Sejumlah warga mempertanyakan apakah fasilitas tersebut nantinya benar-benar dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang bagi pejalan kaki atau justru kembali digunakan sebagai tempat berjualan pada malam hari.
“Kalau memang trotoar sudah rusak dan membahayakan pejalan kaki, tentu wajar diperbaiki. Tetapi kalau kondisinya masih bagus, kenapa harus dibongkar? Pemerintah perlu menjelaskan apa urgensinya,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Sabtu (17/10/2026).
Menurutnya, anggaran pembangunan seharusnya diprioritaskan untuk fasilitas yang benar-benar membutuhkan perbaikan. Jalan berlubang, drainase yang tidak berfungsi optimal, serta fasilitas umum yang rusak dinilai juga membutuhkan perhatian serius.
“Jangan sampai yang masih bagus justru diganti, sementara masih ada bagian kota yang membutuhkan pembenahan. Masyarakat tentu ingin pembangunan yang tepat sasaran, bukan sekadar melihat perubahan fisik,” katanya.
Kritik serupa disampaikan seorang pedagang di Kota Pematangsiantar Lesti Siahaan. Ia menilai pembangunan trotoar akan kehilangan manfaat apabila setelah selesai dikerjakan, fasilitas tersebut kembali dipenuhi lapak dagangan pada malam hari.
“Kalau dibangun untuk pejalan kaki, ya harus benar-benar untuk pejalan kaki. Jangan siang terlihat rapi, tetapi malam hari kembali menjadi tempat berjualan sehingga masyarakat harus turun ke badan jalan,” ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan tersebut bukan berarti melarang masyarakat mencari nafkah. Namun, pemerintah perlu menata lokasi berjualan agar kepentingan pedagang tetap diperhatikan tanpa mengorbankan hak pejalan kaki.
“Pedagang juga mencari makan. Kami tidak menolak penataan, tetapi harus ada aturan yang jelas. Sementara kami yang berjualan di ruko, bayar sewa. Kalau memang boleh berjualan di lokasi tertentu, atur tempatnya. Kalau tidak boleh, penegakannya juga harus konsisten,” katanya.
Masyarakat lainnya menilai pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya diukur dari tampilan baru yang terlihat lebih rapi. Hal yang lebih penting adalah fungsi, ketahanan, dan manfaat fasilitas tersebut setelah digunakan dalam jangka panjang.
“Trotoar itu bukan sekadar mempercantik kota. Fungsi utamanya untuk pejalan kaki, termasuk anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kalau setelah dibangun tetap terhalang lapak atau barang dagangan, lalu apa manfaatnya?” kata Ani.
Ia berharap Pemerintah Kota Pematangsiantar melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan trotoar, terutama pada titik-titik yang sebelumnya masih layak digunakan.
Menurutnya, pemerintah perlu terbuka mengenai dasar penentuan lokasi, kondisi trotoar sebelum dibongkar, sumber anggaran, serta target manfaat dari proyek tersebut. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai apakah pembangunan benar-benar berdasarkan kebutuhan atau sekadar pergantian fisik fasilitas yang sudah tersedia.
“Uang yang digunakan untuk pembangunan itu harus menghasilkan manfaat nyata. Jangan sampai fasilitas baru selesai dibangun, tetapi persoalan lama kembali terulang,” ujarnya.
Di tengah pembangunan yang berjalan, kepemimpinan Wesly Silalahi turut dituntut memastikan setiap proyek memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembangunan trotoar semestinya tidak berhenti pada pekerjaan konstruksi, tetapi juga disertai pengawasan dan penataan pemanfaatan ruang publik.
Jika trotoar yang baru dibangun kembali digunakan sebagai lapak berjualan hingga mengganggu pejalan kaki, persoalannya bukan hanya menyangkut ketertiban pedagang, melainkan juga efektivitas perencanaan dan pengawasan pemerintah.
Pemko Pematangsiantar perlu memastikan bahwa penataan pedagang dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga hak pejalan kaki. Penegakan aturan pun harus konsisten, bukan hanya dilakukan ketika proyek selesai atau saat mendapat sorotan. ( Herry Sinaga )
