Pematangsiantar, Lencanagaruda.com – Sebanyak 634 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Pematangsiantar mendapat kuota rehabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2026. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala verifikasi calon penerima bantuan.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan dan Monitoring Progres Bedah Rumah, Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi Tahun Anggaran 2026 di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Sabtu (10/10/2026).
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Subrata Nata Lumbantobing, menegaskan bahwa bantuan harus tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam pendataan calon penerima BSPS. Meski banyak kendala di lapangan, kita harus tetap berkomitmen agar program ini terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Subrata menyampaikan pesan Wali Kota.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Pematangsiantar, Robert Sitanggang, menjelaskan bahwa dari kuota 634 unit, sebanyak 300 unit masuk tahap verifikasi pertama.
Namun, berdasarkan data yang disampaikan, hanya 43 unit yang dinyatakan lolos, sedangkan 253 unit tidak lolos karena berbagai kendala, termasuk calon penerima meninggal dunia, rumah sudah layak huni, atau penerima menolak bantuan.
Pemko kemudian mengusulkan 229 data pengganti yang telah diverifikasi. Sementara itu, 24 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian data. Adapun 334 unit pada tahap kedua masih melengkapi persyaratan administrasi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
“Untuk tahun 2026, Pemko juga menganggarkan rehabilitasi 23 rumah, terdiri dari 15 unit di kawasan kumuh dan delapan unit di luar kawasan kumuh. Program tersebut saat ini sedang berjalan,” kata Robert.
Ia menambahkan, hingga 2025, Pematangsiantar telah menangani 830 unit RTLH melalui berbagai sumber pembiayaan, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 528 unit, bantuan Provinsi Sumatera Utara 95 unit, dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak 207 unit.
Robert berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan agar semakin banyak rumah warga yang memenuhi standar kelayakan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyebutkan bahwa kunjungannya bertujuan mempercepat rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi hunian yang layak.
“Kita berkomitmen agar alokasi anggaran untuk seluruh Indonesia selesai dicairkan pada akhir Oktober. November dan Desember akan difokuskan pada pembangunan dan relokasi. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pihak agar program ini berjalan dengan baik,” ujar Sri.
Selain program bedah rumah, Pemko Pematangsiantar juga menaruh perhatian pada penanganan kawasan kumuh. Dari 53 kelurahan yang ada, sebanyak 23 kelurahan tercatat masuk kawasan kumuh.
Pemko melalui Dinas PKP juga sedang menyusun perencanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh di lima kelurahan, yakni Kahean, Martoba, Sigulang-gulang, Naga Pitu, dan Tanjung Tongah. ( Herry Sinaga )
