SIMALUNGUN – Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Simalungun, Edis Galingging, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun segera mengevaluasi Kepala SMP Negeri 2 Purba, Risma Flora Purba, S.Pd.
Bahkan, Edis meminta agar Risma Flora Purba dicopot dari jabatannya apabila berbagai dugaan persoalan dalam pengelolaan sekolah tersebut terbukti melalui pemeriksaan.
Desakan itu menyusul munculnya sejumlah keluhan dari orang tua siswa dan sumber internal sekolah terkait dugaan pungutan liar (pungli), konflik internal, persoalan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga terganggunya kegiatan belajar mengajar.
“Ini tidak boleh dianggap persoalan biasa. Pendidikan menyangkut masa depan anak-anak. Kalau benar ada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum, konflik internal, dan persoalan pengelolaan sekolah, Dinas Pendidikan harus segera turun tangan,” kata Edis Galingging.
Diketahui, Risma Flora Purba mulai menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 2 Purba sejak Juli 2025, menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah sebelumnya, Ckristin Saragih.
Namun, sejak pergantian kepemimpinan tersebut, sejumlah keluhan disebut muncul dari lingkungan sekolah.
Orang Tua Siswa Keluhkan Berbagai Pungutan
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan adanya sejumlah pungutan terhadap guru maupun siswa.
Berdasarkan informasi dan pengaduan yang diterima, pungutan tersebut antara lain:
* Guru diduga diminta membayar Rp50.000 setiap bulan.
* Uang peringatan Hari Guru 2026 sebesar Rp30.000 per siswa.
* Uang pengurusan SKHUN sebesar Rp50.000 per siswa kelas IX lulusan 2026.
* Biaya administrasi bantuan PIP sebesar Rp20.000 per siswa.
Selain itu, terdapat pula keluhan mengenai uang OSIS, peralatan kelas, dan peralatan olahraga.
Salah seorang orang tua siswa berinisial Br. Saragih mengaku keberatan dengan berbagai pungutan tersebut.
“Kami akhir-akhir ini merasa kecewa atas kepemimpinan kepala sekolah. Selama dia menjabat, anak kami diminta membayar berbagai pungutan yang tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada. Mulai dari uang Hari Guru, uang OSIS, peralatan kelas, peralatan olahraga, sampai biaya administrasi PIP anak kami,” ungkap Br. Saragih.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pendidikan segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami masyarakat, khususnya orang tua siswa, meminta Pemkab Simalungun dan Dinas Pendidikan segera mengevaluasi kepemimpinan kepala sekolah. Bila memang terbukti bermasalah, copot saja,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Edis Galingging mengatakan setiap pungutan di lingkungan sekolah harus memiliki dasar yang jelas dan tidak boleh membebani orang tua siswa secara sewenang-wenang.
“Apalagi kalau pungutan itu berkaitan dengan bantuan PIP. Kita harus memastikan apakah ada dasar hukum dan mekanisme yang membenarkannya. Jangan sampai hak siswa justru terbebani oleh biaya administrasi yang tidak jelas,” ujarnya.
Guru Sebut Ada Konflik Internal
Tak hanya persoalan pungutan, seorang sumber yang mengaku berasal dari lingkungan guru juga menyampaikan adanya konflik internal selama kepemimpinan Risma Flora Purba.
Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir berdampak terhadap pekerjaannya.
Berdasarkan keterangan sumber tersebut dan informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah persoalan yang perlu diklarifikasi, di antaranya:
1. Guru honorer dan pegawai disebut belum menerima pembayaran honor.
2. Dugaan penambahan pegawai yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala sekolah.
3. Persoalan pencairan dana BOS.
4. Dugaan ancaman terhadap guru honorer dan pegawai yang tidak menyetujui keputusan sepihak.
5. Sejumlah kegiatan siswa disebut dibatalkan dengan alasan tidak tersedia anggaran.
6. Dugaan kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan siswa.
7. Dugaan penggunaan uang kolekte atau persembahan ibadah untuk kepentingan pribadi.
8. Keterbatasan fasilitas ATK, termasuk penggandaan soal ujian, spidol, dan tinta untuk kebutuhan mengajar.
9. Dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap guru dalam pemberian izin dan kehadiran.
10. Dugaan pemberlakuan sejumlah pungutan berdasarkan keputusan sepihak.
Edis Galingging meminta agar Dinas Pendidikan tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah.
“Kalau memang guru dan pegawai tidak menerima haknya, sementara kebutuhan sekolah juga tidak terpenuhi, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai siswa dan guru menjadi korban dari persoalan manajemen sekolah,” katanya.
KNPI Minta Dinas Pendidikan Turun Langsung
Edis menilai seluruh laporan tersebut harus ditindaklanjuti secara objektif dengan memeriksa dokumen administrasi, penggunaan dana BOS, mekanisme pungutan, serta meminta keterangan dari guru, pegawai, komite sekolah, dan orang tua siswa.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Sejumlah regulasi yang dapat menjadi acuan pemeriksaan antara lain UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta ketentuan pengelolaan dana BOS.
“Jangan sampai sekolah kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat mendidik generasi bangsa. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya mengatur administrasi, tetapi juga memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik,” tegas Edis.
Ia kembali meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun segera melakukan evaluasi terhadap Risma Flora Purba.
“Kalau setelah diperiksa ternyata dugaan-dugaan tersebut terbukti, kami meminta Kepala Dinas Pendidikan mengambil tindakan tegas, termasuk mencopot yang bersangkutan dari jabatan kepala sekolah sesuai prosedur. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, dugaan-dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pihak Kepala SMP Negeri 2 Purba, Risma Flora Purba, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun diharapkan memberikan klarifikasi dan hak jawab atas berbagai informasi yang berkembang tersebut. (Tim).
