Pematangsiantar (Sumut) – Projek Kepemimpinan merupakan program wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Program Pendidikan Guru Prajabatan (PPG Prajab) Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Simalungun (USI). Di bawah bimbingan Ibu Semaria Eva Elita Girsang, M.Pd selaku Dosen Pembimbing, tim PPG Prajabatan terdiri dari Friska Bunga Aulina Sitorus, Melina Dewi Fitri, Luthfa Istiqamah, Vany Aswandi, Putri Hasraf Nurhaliza, Rida Fadilah, Irsa Fathiyaa Yusrina Tanjung, Dhea Aqilla Fadia Haya, Muhammad Ade Fauzan, dan Aldi Rizaldi.
Projek ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa melalui pembelajaran kolaboratif berbasis pelayanan masyarakat. Dengan tema “Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas,” program ini dilaksanakan sebagai upaya sederhana untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua individu. Kegiatan ini berlangsung di Rehabilitasi Berdaya Sumber Masyarakat Gereja Kristen Protestan Simalungun (RBM GKPS), yang berlokasi di Jalan Pendeta J. Wismar Saragih, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.
Kegiatan ini dimulai secara bertahap sejak 11 Februari 2025 dan melibatkan berbagai kelompok penyandang disabilitas, termasuk tujuh orang teman tuli, dua orang autis, tiga orang dengan cerebral palsy, dan dua belas orang dengan hambatan dewasa.
Program ini mencakup berbagai kegiatan kreatif seperti pembuatan kolase dari biji-bijian serta kalung dan gelang dari manik-manik yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus serta konsentrasi peserta.
Selain itu, pembuatan bunga kertas dan misteri box dari cup gelas dapat meningkatkan kreativitas dalam pengkombinasian warna dan model.
Lebih jauh lagi, projek ini juga mengintegrasikan pengetahuan berbasis sejarah lokal dengan teknologi abad ke-21. Salah satu produk yang dihasilkan adalah video klip mengenai “Sejarah Kerajaan Siantar dan Tata Letak Kota Pematangsiantar” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi penyandang disabilitas.
Melalui inisiatif ini, diharapkan pemerintah dapat memperkuat kebijakan pendidikan inklusif serta menyediakan infrastruktur yang aksesibel dan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan disabilitas. Masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan empati terhadap hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Selain itu, penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pendidikan inklusif dapat terwujud secara nyata, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat.
Red
