Simalungun, Lencanagaruda.com – Pemerintah Kabupaten Simalungun mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak sekadar menjadi lembaga keagamaan, tetapi mengambil peran lebih aktif dalam menjaga kerukunan sekaligus membentengi generasi muda dari berbagai tantangan sosial di era digital.
Pesan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) VIII MUI Kabupaten Simalungun Tahun 2026 yang digelar di Gedung MUI Simalungun, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Sabtu (5/09/2026).
Musda mengangkat tema “Peningkatan Peran Majelis Ulama Indonesia sebagai Khadimul Ummah (Pelayan Umat) dan Shodiqul Ummah, Mitra Pemerintah dalam Mewujudkan Simalungun Maju.”
Sekitar 250 peserta menghadiri kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari pengurus MUI tingkat kecamatan, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi Islam dan sejumlah elemen umat Islam di Kabupaten Simalungun.
Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora hadir mewakili Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih. Turut hadir Ketua DPRD Simalungun Sugiarto bersama unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemkab Simalungun, serta Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara Prof. Dr. H. Maratua Simanjuntak.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, Pemkab Simalungun menilai posisi MUI sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ulama diharapkan tidak hanya hadir ketika persoalan sudah terjadi, tetapi mampu memberikan edukasi dan pencegahan sejak dini.
MUI juga didorong memperkuat pembinaan terhadap generasi muda. Perkembangan teknologi dan media sosial dinilai membutuhkan pendekatan dakwah yang lebih relevan, mencerdaskan dan mudah diterima kalangan anak muda.
“Ulama bukan hanya tempat umat bertanya mengenai persoalan keagamaan, tetapi juga menjadi penuntun, penyejuk, sekaligus penjaga nilai dan moral dalam kehidupan bermasyarakat,” demikian pesan Bupati.
Dorongan tersebut menjadi penting karena generasi muda saat ini berhadapan dengan arus informasi yang sangat cepat. Karena itu, MUI diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang damai sekaligus memberikan pemahaman yang membangun.
Selain pembinaan generasi muda, Pemkab juga berharap MUI ikut mendorong penguatan ekonomi umat, kepedulian sosial dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Kerukunan Antarumat Jadi Perhatian
Pemkab Simalungun turut menekankan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat.
Menurut Bupati, perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persatuan. Kepentingan masyarakat dan masa depan Kabupaten Simalungun harus menjadi titik temu seluruh elemen.
“Kita boleh berbeda dalam banyak hal, tetapi ketika menyangkut kepentingan masyarakat dan masa depan Simalungun, kita harus mampu berdiri bersama,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga memastikan ruang komunikasi dengan MUI, ulama, tokoh agama dan masyarakat tetap terbuka. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pembangunan daerah sekaligus menciptakan suasana yang aman, damai, religius dan toleran.
Sementara itu, Ketua Umum DP MUI Sumatera Utara Prof. Dr. H. Maratua Simanjuntak mengingatkan calon dan pengurus MUI agar tidak memandang jabatan organisasi hanya sebagai sebuah kehormatan.
Menurutnya, menjadi pengurus MUI merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan kemampuan, integritas dan keteladanan.
“Menjadi pengurus MUI bukan sekadar kehormatan, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab besar kepada umat serta di hadapan Allah SWT,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengurus memiliki keilmuan, kompetensi, integritas, keteladanan dan komitmen dalam menjalankan tugas organisasi.
Prof. Maratua juga mengingatkan agar nilai Habonaron Do Bona menjadi salah satu semangat dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, persatuan dan kemaslahatan masyarakat.
Ketua Panitia Musda VIII MUI Simalungun, Amrisyam Simamora, menyebut forum tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menyusun program kerja ke depan.
Saat ini, kepengurusan MUI disebut telah aktif di 25 wilayah kecamatan di Kabupaten Simalungun.
Musda VIII selanjutnya diharapkan menghasilkan kepengurusan yang mampu menjawab kebutuhan umat dan perkembangan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Dengan sinergi antara ulama, pemerintah dan masyarakat, MUI diharapkan semakin kuat menjalankan perannya sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan mendorong kemajuan Kabupaten Simalungun.
Musda VIII MUI Kabupaten Simalungun Tahun 2026 kemudian resmi dibuka oleh Ketua Umum DP MUI Sumatera Utara Prof. Dr. H. Maratua Simanjuntak.
Forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada pergantian kepengurusan, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat pembinaan umat, menjaga kerukunan dan menyiapkan generasi muda Simalungun menghadapi tantangan zaman. ( Herry Sinaga )
