Oleh: Bill Fatah Nasution
Pematangsiantar (Sumut) – Siapa yang mengenal kabupaten Pati, sebuah kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah hanya 1.504 km² dan terdiri dari jumlah populasi penduduk 1.3 juta mendadak menjadi perbincangan hangat di media nasional, cetak dan jagad dunia maya, hingga memuncaki trending twitter per hari ini.
Aksi unjuk rasa yang digelar Rabu (13/08/2025) oleh elemen masyarakat pati menjadi perbincangan sorotan dan perbincangan hangat di indonesia dan dunia ini membuka cakrawala bahwa siapa sebenarnya yang berkuasa atas pemerintahan.
Kejadian bermula dimana Bupati Pati Sadewo menaikkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pada bulan juli lalu sebesar 250 Persen dari pajak awal ini memicu protes besar-besaran dari masyarakat karena sangat berdampak yang dimana mayoritas penghasilan penduduk pati adalah bertani, bahkan sadewo dalam pernyataan kepada awak media mengatakan “Jika masyarakat yang keberatan silahkan unjuk rasa jangan hanya 5.000 orang tapi 50.000 saja” ini menjadi viral dan menggores hati masyarakat, kebijakan yang sewenang-wenang dan arogansi jabatan akhirnya mendapat perlawanan dari masyarakat.
Mereka mengorganisir diri pada awal Agustus karena keberadaan mereka hanya di anggap angin lalu oleh penguasa, untuk mempersiapkan protes, menyiapkan logistik, konsumsi alat peraga dan kordinator massa yang mayoritas dari masyarakat kelas bawah, hal yang paling menarik adalah mereka membuka posko bantuan logistik tepat di depan kantor bupati, hingga membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati Gerah, terjadi pembubaran paksa di posko donasi oleh Plt Sekda Pati Riyoso bersama Satpol PP yang pada akhirnya terjadi percekcokan dengan masyarakat yang menentang atas sikap arogan tersebut hingga menjadi viral di media sosial.
Dengan menunjukkan bahwa persiapan masyarakat dengan matang tanpa ada intervensi atau tunggangan dari pihak manapun, dalam filosofis perang, ini menandakan bahwa persiapan sudah matang, persenjataan sudah lengkap dan logistik telah sedia.
Hingga per 5 Agustus 2025 Bupati Pati menggelar konferensi pers meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap menantang masyarakat, dan membatalkan kenaikan pajak dan akan mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Namun apa hendak dikata nasi telah menjadi bubur, perasaan yang tergores tak bisa di kembalikan, mengutip perkataan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) bahwa kultur indonesia berada pada kultur timur dimana hati menjadi kunci, perasaan tutur kata, dan sopan santun menjadi pedoman masyarakat kita, serta gerakan yang awalnya ingin meminta pembatalan kenaikan pajak berubah menjadi mendesak Bupati Pati untuk mundur secara terhormat.
Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, “Didiklah Rakyat dengan Organisasi, Didiklah Penguasa dengan Perlawanan”.
Akhirnya rakyat Pati Maju untuk melawan pada tanggal 13 Agustus 2025, aksi yang awalnya kondusif berkahir dengan bentrok dengan aparat, yang dipicu oleh hadirnya bupati menanggapi aksi dari masyarakat tersebut dengan mengatakan tidak akan mundur dari jabatannya, ini sangat menjadi ciri khas pejabat kita sekali, kabar burung bertebaran bahwa ada yang di tahan bahkan tewas, tapi semangat perlawanan harus tetap di gaungkan, hingga akhirnya DPRD Kab. Pati memakai hak nya Membentuk Pansus (Panitia Khusus) Hak Angket Pemakzulan Terhadap Bupati Pati Sadewo.
Vox Populi Vox dei (Suara Rakyat adalah Suara Tuhan) bahwa raja yang sesungguhnya adalah rakyat, bahwa jika rakyat telah bersuara maka Tuhan akan ikut menyertai jalannya.
Pati Hari ini menjadi kunci bahwa gerakan perubahan ada disini, jika Berhasil menjatuhkan bupatinya, ini akan menjadi rambu kuning bagi para pejabat agar lebih mawas diri terhadap jabatan dan kebijakannya. Namun jika terjadi sebaliknya pejabat akan lebih arogan dan semau sendiri dalam kebijakannya.
Berawal dari pati, akhirnya gerakan perubahan rakyat lahir dimana mana, kita lihat di semarang NJOP naik secara diam sebesar 400 persen, bagaimana dengan kota kalian, Pematangsiantar sendiri sudah naik 1000 persen namun masyarakat seakan diam, apakah ini menjadi penanda bahwa kebijakan tersebut tak memberatkan masyarakat karena masyarakat Siantar terdiri dari ekonomi menengah keatas, Atau ada ihwal permainan di belakang kantor dinas pendapat sendiri, itu masih menjadi isu yang kebenarannya pasti akan menemukan jalan, yang pasti pati harusnya menjadi respon dari masyarakat yang jelas terdampak dari setiap kebijakan yang tidak berasas kepada kepentingan rakyat.
Pati adalah barometer sekaligus pembuktian, masihkah rakyat yang berkuasa, atau hanya sekedar pelengkap untuk mendulang suara.
Ditulis oleh Bill Fatah Nasution
Penulis adalah Demisioner Ketua Umum PC IMM Pematangsiantar 2022-2023
Sekarang aktif menjadi Ketua Forum Mahasiswa Sumatera Utara.
Red
