Oleh: Edis Galingging
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) sejak awal tidak pernah hanya dimaksudkan sebagai organisasi mahasiswa yang hidup di lingkungan kampus. PMKRI memiliki sejarah panjang dalam membentuk kader yang memiliki keberanian berpikir, kepekaan sosial, serta komitmen untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut saya, dalam situasi nasional saat ini, gerakan PMKRI perlu kembali memperkuat identitas dan arah perjuangannya. PMKRI tidak boleh hanya aktif ketika ada momentum politik, demonstrasi, atau persoalan yang sedang viral. Gerakan PMKRI harus hadir secara konsisten, baik di kampus maupun di tengah masyarakat.
Kampus merupakan ruang pertama bagi seorang kader PMKRI
Untuk membangun tradisi intelektual, PMKRI harus membuka ruang di Kampus. Karena itu, gerakan PMKRI di kampus tidak boleh kehilangan substansi. PMKRI harus mendorong mahasiswa untuk berani berdiskusi, melakukan kajian, mengkritisi kebijakan publik, serta membangun budaya akademik yang sehat. Kader PMKRI harus mampu membuktikan bahwa aktivisme tidak bertentangan dengan intelektualitas.
Jangan sampai kader organisasi mahasiswa lebih sibuk membangun eksistensi di media sosial daripada membangun kapasitas intelektualnya.
Menurut saya, ukuran keberhasilan PMKRI bukan hanya seberapa banyak aksi yang dilakukan, tetapi juga seberapa banyak kader yang mampu menjadi pemikir, pemimpin, dan problem solver ketika berhadapan dengan persoalan bangsa. Dari kampus turun ke masyarakat. Gerakan mahasiswa akan kehilangan makna apabila berhenti di lingkungan kampus.
PMKRI harus mampu melihat persoalan nyata yang dihadapi masyarakat
Kemiskinan, pendidikan, ketimpangan sosial, korupsi, persoalan lingkungan, diskriminasi, serta berbagai persoalan pelayanan publik adalah persoalan kompleks. Kader PMKRI harus hadir sebagai bagian dari masyarakat, bukan sekadar sebagai kelompok yang datang membawa tuntutan.
Artinya, gerakan PMKRI harus dibangun melalui kerja-kerja nyata. Mendampingi masyarakat, melakukan pendidikan publik, membangun diskusi di tengah masyarakat, mengawal kebijakan pemerintah, dan menyuarakan kelompok yang tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasinya.
Dari sinilah saya melihat pentingnya mengembalikan semangat Pro Ecclesia et Patria dalam konteks kekinian: menjadi bagian dari Gereja sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Jangan terjebak pada politik praktis.
Saya berpandangan bahwa PMKRI harus memiliki sikap politik, tetapi tidak boleh kehilangan independensinya karena politik praktis.
PMKRI harus kritis terhadap siapa pun yang memiliki kekuasaan. Ketika pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, PMKRI harus memberikan apresiasi. Tetapi ketika terdapat kebijakan yang tidak adil atau merugikan masyarakat, PMKRI juga harus berani memberikan kritik.
Independensi seperti inilah yang harus dijaga. PMKRI jangan sampai hanya menjadi organisasi yang keras kepada satu kelompok tetapi lunak kepada kelompok lainnya. Kritik harus diberikan berdasarkan prinsip dan nilai, bukan berdasarkan kedekatan politik.
Tantangan gerakan PMKRI secara nasional. Saya melihat salah satu tantangan terbesar PMKRI saat ini adalah bagaimana menyatukan energi gerakan di tengah perbedaan karakter dan persoalan di masing-masing daerah.
PMKRI memiliki cabang dan kader yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda. Karena itu, gerakan nasional harus mampu menjadi rumah bersama yang memperkuat jaringan, gagasan, dan solidaritas antarkader.
Gerakan nasional PMKRI seharusnya tidak hanya terlihat dari pernyataan politik di tingkat pusat. Kekuatan nasional justru harus terlihat dari kemampuan kader-kader PMKRI di daerah dalam menjawab persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.
PMKRI harus melahirkan kader, bukan sekadar aktivis
Bagi saya, masa depan PMKRI sangat bergantung pada kualitas kaderisasi. Aktivisme tanpa intelektualitas akan mudah kehilangan arah. Sebaliknya, intelektualitas tanpa keberanian untuk turun ke masyarakat juga tidak akan menghasilkan perubahan.
Karena itu, PMKRI membutuhkan kader yang mampu menggabungkan intelelektualitas, spiritualitas, militansi, keberanian, dan kepedulian sosial. Kader PMKRI harus mampu berdiri di ruang akademik, berdialog dengan pemerintah, berdiskusi dengan masyarakat, sekaligus berani menyampaikan kritik ketika melihat ketidakadilan.
Gerakan PMKRI harus menjawab zaman
PMKRI tidak boleh hanya bernostalgia dengan kejayaan gerakan mahasiswa masa lalu. Setiap generasi memiliki tantangan sendiri. Hari ini tantangannya adalah bagaimana mahasiswa menghadapi perkembangan teknologi, disinformasi, polarisasi sosial, perubahan ekonomi, persoalan lingkungan, serta berbagai persoalan kebangsaan yang semakin kompleks.
Maka, PMKRI harus berani melakukan pembaruan gerakan tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Saya percaya PMKRI masih memiliki ruang yang sangat besar untuk menjadi salah satu kekuatan moral dan intelektual mahasiswa Katolik di Indonesia. Namun, itu hanya dapat terjadi apabila PMKRI berani bertanya kepada dirinya sendiri: apakah gerakan kita benar-benar dirasakan oleh kampus dan masyarakat?
Bagi saya, gerakan PMKRI yang ideal adalah gerakan yang berpikir di kampus, bergerak di masyarakat, kritis terhadap kekuasaan, dan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta iman. PMKRI jangan hanya menjadi organisasi yang menghasilkan aktivis. Lebih dari itu, PMKRI harus menjadi ruang yang melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan keberanian untuk mengabdi kepada Gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
Penulis merupakan Ketua PMKRI Cabang Pematangsiantar 2021-2022
