Jakarta – Fahmi Wibawa, seorang direktur eksekutif Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai ada masalah dalam penunjukan struktur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh presiden Prabowo Subianto. Sebabnya, penunjukan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara.
Hal ini dikarenakan posisi Rosan sebagai menteri seharusnya berada di ranah regulasi, sementara posisi CEO adalah ranah Operasional. Otomatis dua posisi yang dijabat seorang Rosan Roeslani ini menyalahi prinsip good corporate governance karena menyatukan sisi regulasi dan operator. Sementara di lain sisi, Fahmi pun menyoroti penunjukkan Burhanuddin Abdullah sebagai Ketua Tim Dewan Pakar Danantara, karena Burhanuddin sempat terlibat kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia senilai Rp100 miliar.
“Artinya, ada ketidakpercayaan terhadap lembaga baru yang sudah dilindungi dengan undang-undang ini dengan yang kemudian ditunjuk menjadi nahkodanya dari tata kelola kita pertanyakan,” tandas Fahmi, melalui lansiran artikel suara.com (2/3/2025)
Dalam pidato Prabowo saat peluncuran Danantara di istana kepresidenan pada Senin (24/02/2025), Prabowo berharap dengan dibentuknya Danantara dapat mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat, hal ini pun merupakan komitmen dengan disiplin dan tata keuangan yang bertanggung jawab.
Selanjutnya, bersumber dari Susunan Pengurus Danantara terdiri dari:
Dewan Pengawas dengan diketuai oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Wakil Ketua diduduki oleh Muliaman Hadad, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Danantara. Sementra anggota yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Badan Pelaksana terdiri dari kepala atau CEO yang diduduki oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani. Chief Operating Officer (COO) diampu oleh Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria. Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) oleh Pandu Sjahrir, Managing Partner di Indies Capital dan Founding Partner di AC Ventures
Lalu untuk Dewan Penasihat, terdiri dari Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Suara/SA
