Simalungun – Pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagori Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, kembali menjadi sorotan. Anggaran yang mencapai Rp3,79 miliar selama periode 2023–2025 kini mendapat perhatian dari Lembaga Pemerhati Aset Uang Negara (LPAUN) Sumatera Utara.
LPAUN Sumut sebelumnya meminta aparat penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten Simalungun tidak hanya berpatokan pada laporan administrasi, tetapi memastikan langsung apakah penggunaan anggaran tersebut benar-benar sesuai dengan peruntukannya di lapangan.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Simalungun Roganda Sihombing mengatakan pihaknya sejauh ini belum menemukan permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa di Nagori Buntu Turunan.
Namun, pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025 masih berlangsung.
“Sejauh ini belum ada permasalahan, dan untuk DD 2025 masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Roganda.
Menurutnya, Inspektorat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap realisasi Dana Desa tahun 2025. Karena itu, pihaknya berharap setiap dugaan penyimpangan yang diberitakan juga disertai dokumen atau bukti yang dapat menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut.
“Saat ini kita masih melakukan pemeriksaan DD 2025. Jadi kalau tentang pemberitaan, kami berharap ada dokumen yang membuktikan jika ada peruntukan yang tidak sesuai,” katanya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Senin (24/8/2026).
Diketahui, berdasarkan data anggaran yang menjadi sorotan, Nagori Buntu Turunan tercatat menerima Dana Desa dengan total sekitar Rp3.794.780.000 selama tiga tahun, yakni 2023 hingga 2025.
Besarnya nilai anggaran tersebut membuat transparansi dan akuntabilitas penggunaannya menjadi perhatian publik. Terlebih, Dana Desa bersumber dari keuangan negara sehingga setiap rupiah yang direalisasikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara fisik di lapangan.
Roganda juga memastikan pihaknya akan melakukan langkah pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Pangulu Nagori Buntu Turunan, Roberton Nainggolan, jika diperlukan dalam proses pemeriksaan.
“Ya,” jawab Roganda singkat ketika ditanya apakah pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Pangulu Buntu Turunan.
Pernyataan tersebut membuka ruang bagi Inspektorat untuk menguji lebih jauh seluruh realisasi program Dana Desa, termasuk kesesuaian antara dokumen perencanaan, laporan pertanggungjawaban, serta kondisi pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan.
Sorotan LPAUN Sumut pun menjadi penting untuk diuji secara objektif. Sebab, persoalan pengelolaan Dana Desa tidak semestinya berhenti pada lengkap atau tidaknya dokumen administrasi. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran benar-benar digunakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan pemeriksaan DD 2025 yang masih berjalan, publik kini menunggu hasil pengawasan Inspektorat Simalungun. Jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi, tentu harus ada penjelasan serta tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila seluruh penggunaan anggaran dinyatakan sesuai, hasil pemeriksaan tersebut juga penting disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Rp3,79 miliar bukan angka kecil. Karena itu, transparansi penggunaan Dana Desa Buntu Turunan menjadi hal yang patut diuji secara terbuka, bukan sekadar selesai di atas kertas. ( Herry Sinaga )
