Simalungun, Lencanagaruda.com – Lebih dari tiga bulan berlalu sejak dugaan pengeroyokan terhadap seorang anggota polisi bernama Dianto Purba dilaporkan ke Polres Simalungun. Namun, hingga kini keluarga korban mengaku masih menunggu kepastian hukum atas laporan yang mereka ajukan.
Persoalan ini pun menjadi sorotan Pasalnya, korban yang merupakan personel Bidang Propam Polres Pematangsiantar tersebut dikabarkan mengalami luka serius, mulai dari memar, luka lecet hingga patah tulang hidung akibat insiden yang diduga melibatkan sejumlah orang.
Kuasa hukum Dianto, Abdi MT Purba, mendesak Polres Simalungun tidak membiarkan perkara tersebut berlarut-larut tanpa penjelasan yang transparan.
Ia mempertanyakan perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan sejak 13 Agustus 2026.
Menurutnya, keluarga berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan dan siapa saja pihak yang telah dimintai pertanggungjawaban.
“Sudah lebih dari tiga bulan laporan kami sampaikan, tetapi keluarga masih mempertanyakan kepastian penanganannya. Kami meminta penyidik memberikan penjelasan secara terbuka,” ujar Abdi kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Awalnya hanya persoalan jalan, berujung dugaan pengeroyokan
Abdi membeberkan, peristiwa tersebut terjadi pada 12 Agustus 2026 sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu, Dianto yang sedang menjalankan piket bertugas di Bidang Propam Polres Pematangsiantar meminta izin pulang karena kondisi kesehatannya kurang baik.
Dalam perjalanan menuju rumahnya di Huta III Parbeokan, Desa Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Dianto melintas di kawasan Gardu Induk PLN, Jalan Umum Saribu Asih.
Di lokasi tersebut, ia melihat sekelompok pemuda berkumpul bersama sejumlah sepeda motor yang disebut menghalangi sebagian badan jalan.
Dianto kemudian membunyikan klakson dan menggeber kendaraannya agar bisa melewati lokasi tersebut. Namun, tindakan itu justru memicu adu mulut.
Menurut Abdi, ketika Dianto turun untuk menanyakan situasi, kelompok pemuda tersebut mengaku sedang menangani dugaan pencurian sawit.
Perselisihan semakin memanas setelah Dianto menyarankan agar persoalan tersebut disampaikan kepada petugas pengamanan kebun.
“Perkataan itu diduga membuat salah seorang pemuda tersinggung. Dia kemudian memanggil beberapa orang lainnya,” ungkap Abdi.
Situasi yang awalnya hanya berupa perselisihan disebut berubah menjadi kekerasan. Dianto diduga ditarik dari kendaraannya, dipukul, kemudian diseret ke sekitar Gardu Induk PLN.
Abdi mengklaim kliennya dikeroyok secara bergantian oleh sejumlah orang. Bahkan, menurut keterangannya, ada pihak yang diduga membawa senjata tajam.
Dalam kondisi terancam, Dianto disebut sempat mengeluarkan senjata jenis softgun yang dibawanya. Abdi menegaskan senjata tersebut tidak berisi peluru dan dikeluarkan sebagai peringatan karena kliennya merasa keselamatannya terancam.
Keluarga mengaku menyerahkan uang perdamaian Rp5 juta
Persoalan lain yang turut dipersoalkan kuasa hukum adalah adanya penyerahan uang sebesar Rp5 juta setelah kejadian.
Abdi menjelaskan, setelah insiden tersebut, Dianto bersama sejumlah orang yang terlibat dibawa ke Polsek Tanah Jawa.
Di kantor polisi, seorang anggota bantuan polisi (Banpol) bermarga Siringo-ringo disebut menghubungi istri Dianto, Marsintauli Nainggolan, agar datang ke Polsek.
Menurut Abdi, ketika berada di kantor polisi, sempat muncul pembicaraan mengenai penyelesaian melalui perdamaian.
Dalam pembicaraan itu, keluarga pihak yang diduga terlibat disebut awalnya meminta uang Rp100 juta dengan alasan mengalami trauma karena Dianto mengeluarkan senjata.
Nominal tersebut kemudian disebut turun menjadi Rp10 juta hingga akhirnya disepakati sebesar Rp5 juta.
Marsintauli yang mengaku belum mengetahui secara utuh apa yang dialami suaminya kemudian menyerahkan uang tersebut.
Belakangan, setelah mendengar langsung penjelasan Dianto mengenai dugaan pemukulan yang dialaminya, keluarga mulai mempertanyakan proses perdamaian tersebut.
Abdi juga mempersoalkan tidak adanya dokumen tertulis yang menjadi bukti kesepakatan penyerahan uang. Padahal, menurutnya, keluarga sempat meminta bukti kesepakatan, tetapi diminta menunggu hingga hari berikutnya.
Patah tulang hidung, laporan resmi masuk 13 Agustus
Sepulang dari Polsek Tanah Jawa, kondisi Dianto disebut semakin mengkhawatirkan. Ia mengeluhkan sakit di sejumlah bagian tubuh dan mengalami pusing.
Istrinya kemudian membawa Dianto ke RSUD Dr Djasamen Saragih untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis.
Berdasarkan dokumen medis yang disampaikan kuasa hukum, Dianto mengalami sejumlah luka, termasuk luka lecet, memar dan patah tulang hidung.
Kondisi tersebut diklaim berdampak terhadap kesehatannya hingga mengganggu aktivitas sehari-hari maupun pekerjaannya.
Sehari setelah kejadian, tepatnya 13 Agustus 2026, Marsintauli secara resmi melaporkan dugaan pengeroyokan tersebut ke Polres Simalungun.
Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/368/VIII/2026/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara.
Abdi menyebut pihaknya telah menyerahkan dokumen pemeriksaan medis dan visum sebagai bukti pendukung laporan.
Kapolsek Tanah Jawa turut diadukan ke Propam
Tidak berhenti pada laporan dugaan pengeroyokan, keluarga Dianto juga menempuh jalur pengaduan terhadap dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan peristiwa di Polsek Tanah Jawa.
Pada 19 Agustus 2026, pihak kuasa hukum mengadukan Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Banuara Manurung, ke Bidang Propam Polda Sumatera Utara.
Pengaduan tersebut, menurut Abdi, berkaitan dengan dugaan pengarahan pembayaran uang perdamaian, tidak adanya dokumen kesepakatan, serta penanganan para pihak setelah kejadian.
Upaya mediasi yang berlangsung pada September 2026 disebut tidak membuahkan kesepakatan. Keluarga tetap meminta agar dugaan pengeroyokan diproses melalui jalur hukum.
Karena merasa belum memperoleh perkembangan yang memadai, kuasa hukum kembali membawa persoalan tersebut ke tingkat lebih tinggi. Pada 16 Oktober 2026, pengaduan disampaikan kepada Wasidik Polda Sumut dan Bareskrim Polri.
Abdi mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan perkembangan penanganan pengaduan dari Bareskrim pada 16 November 2026.
Ia juga menyebut perkara dugaan pengeroyokan tersebut telah memasuki tahap penyidikan.
Ironis, korban juga berstatus tersangka dalam perkara lain
Di tengah tuntutan agar laporan dugaan pengeroyokan segera dituntaskan, Dianto ternyata juga menghadapi proses hukum berbeda terkait dugaan pengancaman.
Abdi menyebut kliennya telah dua kali menerima panggilan pemeriksaan sebagai tersangka, masing-masing pada 2 dan 16 November 2026.
Namun, Dianto tidak menghadiri kedua panggilan tersebut karena kondisi kesehatannya belum memungkinkan.
Kuasa hukum menyatakan ketidakhadiran itu bukan bentuk penghindaran proses hukum.
Ia mengklaim kondisi kliennya didukung dokumen pemeriksaan kesehatan dari Biddokkes Polda Sumut yang merekomendasikan pengobatan dan cuti sakit.
Abdi meminta kondisi kesehatan Dianto turut menjadi pertimbangan dalam proses pemeriksaan perkara dugaan pengancaman tersebut.
Saksi disebut melihat empat orang melakukan pengeroyokan
Abdi menegaskan, pihaknya tidak hanya mengandalkan keterangan kliennya. Menurut dia, terdapat saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut.
Bahkan, ia menyebut ada saksi yang menerangkan sekitar empat orang diduga melakukan pengeroyokan terhadap Dianto.
Pihaknya juga mengaku telah mengantongi sejumlah bukti pendukung untuk memperkuat laporan.
Di sisi lain, Abdi mengungkapkan bahwa keluarga beberapa kali diajak berdamai. Ia juga menyinggung pergantian kuasa hukum dari pihak terlapor yang menurutnya menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Namun, dugaan adanya pihak yang memengaruhi penanganan perkara tersebut belum dibuktikan.
“Kami sudah berulang kali berupaya meminta penjelasan. Kami juga mencoba menemui Kapolres Simalungun, AKBP Hendri Nupia Dinka Barus, tetapi belum mendapatkan kesempatan. Begitu juga dengan Kasat Reskrim AKP Wisnugraha Paramaartha,” ujarnya.
Abdi menambahkan, pihaknya turut menerima surat balasan dari Wasidik Polri yang meminta penyusunan kronologi dugaan pengeroyokan terhadap kliennya.
Polres Simalungun belum memberikan penjelasan
Atas kondisi tersebut, Abdi meminta penyidik Polres Simalungun menjelaskan secara terbuka perkembangan laporan dugaan pengeroyokan yang telah memasuki tahap penyidikan.
Ia menegaskan, keluarga tidak menginginkan perkara ini berhenti pada proses administrasi atau sekadar janji penanganan.
Menurutnya, seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa secara objektif, termasuk mengungkap peran masing-masing berdasarkan alat bukti yang tersedia.
“Kami berharap semua orang yang terlibat dalam dugaan pengeroyokan ini diungkap dan diproses sesuai hukum. Jangan sampai keluarga terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Wisnugraha Paramaartha, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (21/11/2026) malam terkait perkembangan perkara dan pernyataan kuasa hukum mengatakan bahwa perkaranya merupakan saling lapor
” Perlu diketahui bahwa perkaranya tersebut merupakan peristiwa saling lapor, yang dimana saudara dp melakukan pengancaman terlebih dahulu terhadap saudara js, setelah itu saudara js dan kawan-kawan melakukan penganiayaan, sudah dilakukan prarekonstruksi dan penetapan tersangka terhadap kedua pihak yang saat ini masih dalam proses penyidikan Terima kasih” jelas AKP Wisnugraha. ( Herry Sinaga )
