Pematangsiantar – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mulai menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online (judol).
Sebanyak 1.885 KPM tercatat dalam data tersebut. Pemko Pematangsiantar pun meminta seluruh jajaran terkait melakukan verifikasi faktual agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang, Kamis (27/8/2026).
Junaedi menjelaskan, data PPATK tersebut berkaitan dengan penerima sejumlah program bantuan pemerintah, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta program bantuan sosial lainnya.
Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah meminta pemerintah daerah melakukan pengecekan langsung terhadap data penerima yang masuk dalam daftar indikasi tersebut.
“Data ini perlu diidentifikasi dan diverifikasi secara faktual,” kata Junaedi.
Proses pemutakhiran data, lanjutnya, akan dilakukan melalui kelurahan masing-masing dengan pendekatan by name by address. Dengan demikian, kondisi sebenarnya setiap KPM dapat dipastikan sebelum dilakukan tindak lanjut.
Junaedi juga meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) mengawal mekanisme verifikasi agar tidak terjadi tumpang tindih antar petugas.
“Alur proses verifikasi harus jelas sehingga pelaksanaannya transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Narasumber dari Kemensos, Rudi Hartono, menegaskan bahwa data indikasi judol tidak serta-merta menjadi dasar untuk langsung menghentikan bantuan.
Menurutnya, setiap KPM yang masuk dalam daftar perlu diklarifikasi terlebih dahulu, termasuk ketika terdapat ketidaksesuaian antara data transaksi dengan kondisi penerima bantuan sebenarnya.
Ia mencontohkan seorang penerima bansos lanjut usia yang tercatat terindikasi judol. Setelah ditelusuri, aktivitas judi online ternyata dilakukan oleh anaknya yang berada di Batam.
“Kasus seperti ini bisa diklarifikasi atau disanggah,” jelas Rudi.
Rudi juga memaparkan sebaran KPM yang masuk dalam data indikasi judol berdasarkan wilayah kecamatan. Siantar Martoba menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 549 KPM, disusul Siantar Utara 309 KPM dan Siantar Timur 242 KPM.
Berikut rincian data yang dipaparkan dalam rakor:
Siantar Barat: 195 KPM
Siantar Marihat: 185 KPM
Siantar Marimbun: 108 KPM
Siantar Martoba: 549 KPM
Siantar Selatan: 122 KPM
Siantar Sitalasari: 175 KPM
Siantar Timur: 242 KPM
Siantar Utara: 309 KPM
Rakor tersebut tidak hanya membahas temuan PPATK. Pemko Pematangsiantar juga mendapat sosialisasi mengenai persiapan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Sistem ini disiapkan sebagai mekanisme terpadu berbasis digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, sekaligus ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk PKH dan BPNT.
Sebelumnya, Kepala Dinsos P3A Pematangsiantar, Agustina Bulan Lasma Sihombing menyampaikan bahwa rakor digelar untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani temuan PPATK serta memastikan seluruh tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematangsiantar Sudarsono DT Sipayung , sejumlah pimpinan OPD, camat, lurah, pendamping PKH, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Pemko Pematangsiantar kini memiliki pekerjaan besar untuk memastikan 1.885 data KPM tersebut benar-benar sesuai kondisi di lapangan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan nasib masyarakat penerima bansos. ( Herry Sinaga )
