Pematangsiantar (Sumut) – Pada tanggal 27 Maret aliansi BEM/Senat sekota Pematangsiantar melakukan aksi unjuk rasa penolakan terhadap penolakan pengesahan UU TNI, Namun hal yang miris terjadi ketika salah satu massa aksi dari BEM Fakultas Ekonomi USI mendapatkan tindakan refresif dari salah satu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar.
Kita bisa cek video yang sudah banyak beredar di sosial media sebelumnya jelas salah satu anggota dewan tersebut melakukan ayunan pukulan ke arah korban, walau dirasa tidak begitu sakit namun dengan kuda kuda dan gaya seperti itu etika seorang dewan yang perlu di evaluasi, harusnya dewan rakyat menjadi representasi bagi rakyatnya, ini malah arogan begitu apalagi pasca aksi yang teman-teman ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka dan ilmiah itu hak berdemokrasi yang di atur dalam konstitusi negara.
BEM fakultas ekonomi USI juga sudah melaporkan anggota dewan tersebut kepada BKD kota Pematangsiantar namun tak mendapat indah balasan dari laporan sejak tanggal 28 Maret 2025 hingga hari ini,
Tentunya juga sangat diharapkan juga kepada Ketua DPRD kota Pematangsiantar dengan tegas dalam menyikapi hal ini karna permasalahan ini sudah mencoreng institusi lembaga sebab kalau tidak ada ketegasan ketua DPRD kota Pematangsiantar hal seperti ini akan terus terjadi kedepannya dan itu tentunya menjadi ketidakmampuan sebagai pimpinan dalam mengkonsolidasikan anggota.
Kordinator Ismei wilayah 1 Randa wijaya juga menilai buruknya citra demokrasi yang terjadi di kota Pematangsiantar akibat peristiwa itu, sebab anggota dewan yang menjadi representasi dari rakyatnya malah dibrutali seperti itu bukannya mengayomi.
Randa Wijaya menyampaikan
perlunya ada kekuatan kolektif untuk menghancurkan mereka yang tidak memahami konsep demokrasi namun ada dalam kekuasaan hari ini, sebab itu hanya menjadi kekuasaan yang selalu menindas rakyat kelas menengah kebawah saja,
Kita juga menekankan perlunya ada kesadaran oleh pemerintah dan APH terkhusus di kota Pematangsiantar atas kejadian ini untuk kebaikan kedepannya.
Red
