Simalungun, Lencanagaruda.com – Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Simalungun menemukan sejumlah ketidaksesuaian spesifikasi meubelair dalam pengadaan sarana pendidikan di Kabupaten Simalungun.
Temuan tersebut terungkap saat tim melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke sejumlah sekolah dan lokasi penyedia, Rabu (11/11/2026).
Pengawasan dipimpin Kepala Seksi Intelijen Kejari Simalungun, Yudhi Saputra, mewakili Kajari H. Munawal Hadi, bersama Tim PPS.
Dalam pemeriksaan di SDN 091606 Pondok Genteng, Kecamatan Tapian Dolok, tim menemukan papan tulis dan papan informasi memiliki permukaan yang sulit dihapus serta bahan yang tidak sesuai spesifikasi melaminco sebagaimana tercantum dalam kontrak.
Selain itu, permukaan meja, kursi, dan rak kelas masih kasar, kualitas pengerjaan belum memenuhi ketentuan, bahkan terdapat ukuran yang tidak sesuai dokumen kontrak.
Menindaklanjuti temuan tersebut, seluruh meubelair yang telah didistribusikan ditarik kembali oleh penyedia CV Karya Mas Mandiri untuk diperbaiki sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.
Penyedia diketahui telah mendistribusikan meubelair ke 17 sekolah penerima manfaat. Sementara pendistribusian tahap kedua ditunda hingga pemeriksaan barang di workshop selesai dan perubahan SK penerima manfaat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun terpenuhi.
Tim PPS juga mendatangi pabrik perakitan meubelair CV Hutarih Jaya Raya di Jalan Pendeta J.Wismar Saragih, Kota Pematangsiantar. Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan pengukuran ulang terhadap produk yang sebelumnya menjadi perhatian dan memastikan penyedia telah melakukan perbaikan.
Pengawasan turut menyasar pengadaan teknologi informasi. Di SMP Negeri 2 Tapian Dolok, sebanyak 33 unit komputer merek iCherry dari PT Mega Voltec telah dipasang dan diuji fungsinya, termasuk kamera serta perangkat lunak. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh perangkat dapat beroperasi dengan baik.
Hal serupa ditemukan di SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Sebanyak 33 unit komputer beserta meubelair telah diterima, dipasang, dan dinyatakan berfungsi dengan baik untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
Sementara di SMKS PRAMA ARTHA Serbelawan, tim memantau pembangunan program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang progresnya telah mencapai sekitar 85 persen.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis, dan spesifikasi kontrak.
Kasi Intelijen Kejari Simalungun, Yudhi Saputra, mengatakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Tim PPS merupakan bentuk pengawalan terhadap pelaksanaan pembangunan strategis, khususnya di sektor pendidikan.
Menurutnya, pengawasan tersebut bertujuan memastikan setiap pekerjaan pembangunan maupun pengadaan barang benar-benar sesuai spesifikasi teknis, RAB, serta ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.
Ia menegaskan, setiap ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan harus menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh penyedia maupun instansi terkait melalui perbaikan sesuai ketentuan.
“Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan dan pengadaan sarana pendidikan terlaksana dengan tepat mutu, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hasilnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang kegiatan belajar mengajar,” jelas Yudhi.
Kejari Simalungun menegaskan akan terus mengawal proyek strategis sektor pendidikan agar pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel serta fasilitas yang dibangun maupun diadakan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik. ( Herry Sinaga )
